Di Istana Negara, Presiden Jokowi Ingatkan Soal Pungli Kepada Gubernur Sulut

2
493

 

 “Melihat keluhan dan informasi yang diberikan kepada saya, ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan Rp10 ribu tetapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu, atau misalnya di jalan dicegat, dimintai pungutan,” (Presiden Joko Widodo)

JAKARTA,SINERGIKABAR.COM-Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Gubernur se-Indonesia bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (29/10) siang kemarin.

Gubernur Olly saat mengadiri agenda nasional itu, mendengarkan langsung arahan yang disampakan Presiden terkait persoalan persoalan yang sering terjadi di masyarakat yang perlu di seriusi dan di tuntaskan yakni terkait pungutan liar (pungli).

Dalam penyampainnya Jokowi mengatakan persoalan tersebut bukan masalah kecil besarnya namun saat ini keluhan yang sampai kepada dirinya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya, baik yang kecil-kecil urusan Rp 10 ribu, Rp 50 ribu, R p100 ribu, bahkan ada yang urusan jutaan rupiah.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat di Istana Negara
Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat di Istana Negara

“Melihat keluhan dan informasi yang diberikan kepada saya, ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan Rp10 ribu tetapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu, atau misalnya di jalan dicegat, dimintai pungutan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar.

Presiden mengingatkan, masalah pungli itu pada akhirnya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang nanti akibatnya akan menurunkan daya saing ekonomi Indonesia.

Diakui Presiden, bahwa pungli ini sudah bertahun-tahun, dan sudah dianggap sebuah hal yang normal, biasa, serta bangsa Indonesia permisif terhadap pungli itu. Oleh sebab itu, Presiden mengajak para Gubernur seluruh Indonesia untuk membicarakan itu langkah-langkah konkrit di daerah dalam rangka pemberantasan pungutan liar.

“Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan izin-izin, tidak hanya urusan yang ada di jalan raya, tidak hanya urusan yang berkaitan dengan di pelabuhan, di kantor, di instansi, bahkan di rumah sakit.

Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama-sama untuk mulai kurangi dan mulai hilangkan,” tegas Presiden Jokowi.

Menanggapi arahan Presiden Joko Widodo itu, Pemerintah Provinsi Sulut langsung merespon secara baik arahan Presiden Jokowi, melalui Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw mengungkapkan, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengingatkan seluruh jajaran SKPD lingkup Pemprov, utamanya SKPD yang memiliki pelayanan publik.

Gubernur berpesan, supaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, sejak kita dilantik harus menjadikan Good Government sebagai panglima. Semua punggutan tidak ada. “Jangan main-main dengan punggutan liar (Pungli)”, tegas orang nomor dua di Sulut ini, saat Rakor bersama guru-guru SMA/SMK se-Sulut, Kamis (20/10) pagi kemarin di ruang Mapalus Kantor Gubernur.

Rakor dengan Gubernur seluruh Indonesia itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sumber: Humas Pemprov Sulut

"/>

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here