“Ini besar sekali. Tidak pernah kita lihat ini dan kalau tidak muluk-muluk dibelokkan 40 persen saja (untuk membeli produk lokal). Itu bisa mendorong ekonomi kita,” jelas Jokowi.

Ia juga mengancam akan memotong dana alokasi khusus (DAK) kepada daerah yang masih ‘doyan’ impor dalam menggunakan anggaran pengadaan barang dan jasa.

Ia meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk ikut mengawasi daerah dalam penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa. Bahkan, Jokowi meminta laporan secara harian.

“Konsekuensinya saya sampaikan ke menteri keuangan, sudah lah kalau ada yang tidak semangat potong DAK nya. Saya potong betul,” ungkap Jokowi.

Tak hanya akan memotong DAK, Jokowi juga mengancam akan menahan pembayaran dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat ke daerah jika masih banyak impor.

Sebagai informasi, DAK adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada provinsi, kabupaten, atau kota untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.