LIPUTAN15.COM – Setiap ada momentum politik terlebih ajang pemilihan umum, memberi dampak akan perpecahan. Acap kali, fenomena tersebut terjadi turun – temurun dilakukan oleh sendi – sendi politik yang sama. Kehadiran ‘pemain’ baru yang lebih fresh dalam kontestasi Pemilu membuka kemungkinan akan merubah iklim yang ada. Lebih menarik, dan bisa saja dinanti publik akan kehadiran partai anak muda di Indonesia.

Pasca 2014, Indonesia terbelah secara politik sampai saat ini. Pengamat mewacanakan kehadiran partai anak muda yang diinisiasi oleh orang muda atau partai lokal sebagai jalan keluar.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Jogyakarta, Zainal Arifin Mochtar menyebut partai alternatif ini berperan sebagai langgam ketiga, untuk menengahi ketegangan. Salah satu yang punya potensi mendirikan partai sendiri, adalah anak muda.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Jogyakarta, Zainal Arifin Mochtar (voaindonesia)

“Saya mengatakan, seharusnya bangkit politik anak muda, dengan segala alirannya, yang barangkali bisa bersatu dalam partai politik yang lebih tersendiri. Yang punya ya, seperti Partai Hijau, partai yang peduli soal lingkungan, partai yang lebih mengedepankan perempuan. Harusnya bangun, bangkit,” kata Zainal, dalam diskusi kepemiluan yang diselenggarakan Public Virtue Institute, pada Sabtu (23/4/2022).

Salah satu strateginya adalah mendorong terbukanya kesempatan mendirikan partai lokal di Indonesia. Anak muda bisa menguasai parlemen lokal, dengan isu-isu yang lebih dekat dengan pemilih.

Senada dengan Zainal, angota dewan pembina Perludem, Titi Anggraini menekankan pentingnya anak muda Indonesia berpartai.

Menurut Anggraini, dalam penelitian pakar partai politik asal Polandia, Dr Marcin Walecki pada 2015, dibutuhkan dana antara 10-15 juta US Dolar untuk menjadi partai politik. Angka itu menjadikan upaya membuat partai politik di Indonesia dan menjadi peserta pemilu sebagai syarat paling besar dan paling mahal di dunia.

“Bagaimana kita dengan syarat kepemilikan kantor yang fisik, sekarang kan di era virtual, kalau untuk berkoordinasi dan membangun manajemen kantor modern, kan kantor virtual juga memungkinkan. Yang penting entitasnya itu ada. Jadi cara berpikir kita juga harus maju begitu,” terang Anggraini.

Public Virtue Institute turut memecah situasi ini dengan menyelenggarakan Lab School of Democracy. Ini adalah ruang pembelajaran bagi anak muda Indonesia, mengenai berbagai isu demokrasi dan aktivisme sipil di Indonesia.

Ahmad Muqsit, salah satu peserta kegiatan ini, dalam diskusi menyinggung pentingnya peran anak muda dalam politik.

“Saya tetap ke pendidikan politik, jangan sampai angkatan muda apolitis. Melihat sistem politik dan sistem Pemilu yang cukup berat untuk diperbaiki kemudian apolitis, kemudian menyerah dalam isu-isu seperti ini, itu sangat dimungkinkan,” kata Ahmad

Sementara itu dari peserta Lab School of Democracy yang lain Arina Rahmatika, menyoroti iklim politik Indonesia yang belum ramah terhadap perempuan. Meskipun ada afirmasi bagi perempuan, namun hasilnya tidak memuaskan sampai saat ini.

“Mendesak pemerintah untuk melakukan pemaksaan dalam hal regulasi struktural sehingga kuota 30 persen keterwakilan perempuan bisa terpenuhi,” ungkap Rahmatika. (VOA)