LIPUTAN15.COM – Penolakan keras terus ditunjukan masyarakat Papua, atas rencana pemekaran provinsi. Gerakan tolak pemekaran Papua terus terjadi, sepanjang Maret hingga awal April ini, demonstrasi menolak pemekaran Papua pecah di berbagai kota. Demonstrasi di Papua terjadi di Jayapura, Sorong, Kaimana, Timika, Nabire, Yahukimo, dan Lanny Jaya.

Di Yahukimo, pertengahan Maret lalu bahkan sejumlah demonstran mengalami luka dan dua diantaranya meninggal dunia.

Sementara secara serentak, pada awal April, selain di Papua aksi juga terjadi di Kupang NTT, Ambon, Surabaya, Malang, Semarang dan Yogyakarta.

Juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefry Wenda mengatakan salah satu elemen penggerak demonstrasi ini, tuntutan utama mereka adalah tolak pemekaran di Papua.

“Pada prinsipnya, kami dari PRP dengan tegas menolak semua usulan atau rancangan rencana yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Papua, terkait dengan rencana pemekaran provinsi di Papua,” kata Jefri kepada VOA.

Aksi demo tolak pemekaran di Papua diterima DPR Papua

Demonstrasi skala besar yang terjadi di banyak kota di Papua maupun luar Papua, jelasnya menunjukkan bahwa rakyat Papua tidak punya kepentingan atas Otsus maupun pemekaran.

Pemekaran diperjuangkan oleh elit politik di Papua, ellit Papua di Jakarta, maupun pejabat pusat Jakarta.

Karena itulah, dirinya mengklaim ada pertanyaan besar di kalangan rakyat Papua, terkait untuk kepentingan siapa sebenarnya pemekaran dilakukan.

Sangat disayangkan, kata Jefri, elit-elit Papua sendiri malah terlibat dalam proses tersebut.

Semantara Ketua DPR Papua Jhoni Banua Rouw mengakui, aturan yang ada saat ini berlaku adalah UU 2/2021 tentang Otsus Papua.

Di dalamnya ditegaskan, bahwa pemerintah provinsi, DPRP dan MRP tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi terkait pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

“Kalau dulu pemekaran itu harus atas dasar persetujuan DPR Papua, MRP, dan gubernur. Tapi UU Otsus yang sekarang ini tidak ada lagi seperti itu, Pemerintah pusat dan DPR, mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pembentukan DOB Papua. Untuk aspirasi ini tentu akan kami kawal hingga ke pusat,” kata Jhoni saat bertemu masa aksi pada Jumat(1/4/2022) silam. (VOA/dprp)