MANADO— Sulawesi Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Aula C.J Rantung, Kantor Gubernur Sulut.

Acara yang menghadirkan tokoh pemerintah daerah, akademisi, dan perwakilan lembaga keuangan ini bertujuan membuka diskusi mendalam soal peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah sebagai mekanisme pembiayaan pembangunan.

Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling, hadir sebagai keynote speaker, menegaskan pentingnya keberanian pemimpin dalam menghadapi situasi sulit.

Ia menyampaikan data faktual perkembangan pembangunan dan kondisi fiskal Sulut sekaligus membantah dinamika pernyataan politis, seraya menegaskan Sulut mustahil menyerah pada keadaan.

“Pemimpin harus berani mengambil keputusan dalam kondisi yang penuh tekanan, bukan hanya saat segalanya berjalan mulus,” tegas Yulius Selvanus di hadapan peserta sarasehan.

Gubernur juga memberikan apresiasi atas inisiatif Badan Anggaran MPR RI yang mendorong inovasi pembiayaan daerah lewat obligasi.

Dalam paparan, Yulius memaparkan kekuatan geografis Sulut yang didominasi wilayah laut seluas 73,25 persen serta letak strategis yang langsung berbatasan dengan Filipina dan jalur pelayaran ALKI II dan III, menegaskan peluang Sulut menjadi pusat logistik dan ekonomi regional.

Selain itu, nilai sosial masyarakat yang kuat dengan prinsip sitou timou tumoutou menjadi fondasi stabilitas pembangunan yang berkelanjutan.Gubernur menerangkan perbedaan obligasi daerah yang bersifat konvensional dan sukuk daerah berbasis prinsip syariah, sebagai alternatif pembiayaan yang wajib dijalankan dengan visi RPJMD Sulut 2025–2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,8 hingga 8,08 persen.

Kendati menghadapi penurunan signifikan transfer ke daerah hingga hampir Rp11 triliun pada 2026, Yulius optimis obligasi daerah dapat menjadi jalan keluar pembiayaan jangka panjang didukung potensi tambang emas besar di Sulut.

Ia mencontohkan negara-negara maju yang telah lama menggunakan obligasi sampai level kota sebagai instrumen penting pembangunan.

Sarasehan ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan inovatif dan visioner yang akan mempercepat percepatan pembangunan tidak hanya untuk Sulut, tapi juga untuk Indonesia secara lebih luas.