MINAHASA UTARA— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kemitraan strategis bersama insan pers.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah media massa yang selama ini aktif meliput wilayah tersebut, dalam agenda yang digelar Jumat (27/2/2026).

Langkah ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial administratif, tetapi dipandang sebagai fondasi penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan media.

Di tengah era keterbukaan informasi, sinergi antara kedua pihak dinilai krusial untuk memastikan pembangunan berjalan transparan serta mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Novly Wowiling, yang memimpin langsung kegiatan tersebut, menegaskan bahwa wartawan merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurutnya, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawal kebijakan publik agar pelaksanaan pembangunan dapat diketahui secara luas sekaligus berjalan tepat sasaran.

“Media memiliki peran yang sangat penting. Bukan hanya menyampaikan program pemerintah, tetapi juga mengawal jalannya pembangunan agar tepat sasaran dan diketahui masyarakat. Media yang berdampak adalah media yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap perjalanan pemerintahan, khususnya di Minahasa Utara,” ujar Wowiling di hadapan pimpinan redaksi dan wartawan.

Ia menekankan bahwa kerja sama tersebut harus dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga tidak berhenti sebagai dokumen formal, melainkan terimplementasi dalam kerja nyata di lapangan.

Wowiling juga menepis anggapan bahwa pemerintah daerah menutup diri terhadap kritik. Ia memastikan Pemkab Minahasa Utara justru menghargai peran pers sepanjang tugas jurnalistik dijalankan sesuai kode etik.

“Pemerintah daerah sama sekali tidak anti wartawan. Kami mendukung penuh tugas pers selama dijalankan secara profesional dan sesuai kode etik jurnalistik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo) Minahasa Utara, Asriady Lalompoh, menyebut kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan antara aparatur sipil negara di lingkungan Kominfo dan para jurnalis.

Menurutnya, kemitraan yang terjalin selama ini telah berjalan baik dan perlu terus diperkuat agar penyebaran informasi pembangunan semakin efektif.

“Ini bukan sekadar urusan administrasi pemberitaan, tetapi momentum memantapkan sinergitas yang sudah terbangun. Kominfo dan media adalah satu tim dalam menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat,” ungkap Lalompoh.

Ia juga memastikan komitmen transparansi dalam pengelolaan anggaran kerja sama media, sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik serta menciptakan komunikasi pemerintahan yang sehat.

“Kami berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik, termasuk pengelolaan anggaran media massa. Kerja sama ini akan berjalan transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan prasangka, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan objektif,” pungkasnya.

Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, arus informasi pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara diharapkan semakin lancar, masif, dan terpercaya. Kolaborasi ini juga diyakini mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah ke depan.(jein)