Setiap kendaraan kata Assa, yang mengisi BBM, akan dihitung pemakaiannya dengan jarak tempuh kendaraan.

“Jadi akan diketahui saat isi BBM posisi kilometer kendaraan ada di angka berapa. Kendaraan itu tidak bisa mengisi BBM lagi bila jarak tempuh belum sesuai,” sebut Assa mencontohkan.

Dia mengatakan aplikasi ini baru diterapkan sejak bulan Mei lalu. Namun pengeluaran APBD untuk BBM pejabat diproyeksikan dapat ditekan hingga Rp 7 miliar atau bahkan 50 persen.

“Makanya di APBD 2023 nanti anggaran BBM hanya akan ditata sebesar Rp 10 miliar bukan lagi Rp 17 miliar,” pungkasnya.