“Dalam proses perencanaan dan penganggaran mempunyai persepsi yang sama dengan melihat kondisi keuangan daerah. Karena out put kegiatan ini kita bawa ke gubernur dan bupati serta wali kota,” katanya.

Dia juga menambahkan, hibah ini dipantau langsung Kemendagri sampai penandatangan. “Pemprov akan mencoba koordinasikan supaya on time penandatangan NPHD terkait pilkada 2024,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Femmy Suluh menambahkan, kegiatan ini sangat penting untuk mensinergikan kegiatan KPU dan Bawaslu supaya terjadi efisiensi anggaran.

Turut hadir Sekretaris Daerah se-Provinsi Sulut, BPKP, KPU dan Bawaslu Provinsi Sulut, KPU dan Bawaslu Kabupaten/kota. (ite)