LIPUTAN15.COM,MANADO- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menorehkan prestasi dari aspek kepegawaian.

Bertempat di Novotel Convention Center Manado, penyerahan penghargaan diterima oleh Kepala BKD Prov. Sulut Dr. Jemmy S. Kumendong, M.Si.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulut dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis data, serta meningkatkan layanan publik secara efektif dan efisien.

Dalam sambutannya Direktur Teknologi Informasi Kedeputian Informasi Kepegawaian BKN, Ibu Heni Sri Wahyuni, S. Kom, M.T.I menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan besar disparitas data, BKD/BKPSDM yang berada di wilayah kerja BKN Regional XI Manado mampu merangkul seluruh perangkat daerah dan memastikan bahwa setiap proses verifikasi dan validasi data dilakukan dengan teliti. Dengan pencapaian ini, Pemprov Sulut berhasil mengurangi ketidaksesuaian data yang selama ini sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Dalam pernyataannya, Kumendong menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang turut mendukung proses ini.

“Keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalammelakukan transformasi digital guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Akurasi data sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” ujarnya.

Pemberian penghargaan ini merupakan wujud apresiasi BKN kepada Pemprov Sulut atas atensi dan upaya utk menyelesaikan permasalahan disparitas data ASN. Adapun jumlah disparitas data yg dituntaskan adalah sejumlah 10.180 data.

Penghargaan diserahkan oleh Direktur Infrastruktur Teknologi Informasi Heni Sri Wahyuni, S. Kom, M.T.I dan didampingi oleh Kepala Kantor Regional XI Manado Dr. Ahmad Syauki SH MH.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik, perencanaan yang matang, serta komitmen kuat, disparitas data yang selama ini menjadi kendala bisa diatasi.

Pemprov Sulut terus berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan pelayanan publik yang berlandaskan data dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.