LIPUTAN15.COM,MANADO-Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan keberagaman etnis, budaya, dan agama. Dalam konteks sosiologi hukum, tantangan ini menuntut pendekatan yang mampu menyelaraskan norma hukum formal dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat multietnis.

Masyarakat multietnis di Sulawesi Utara mencerminkan keragaman adat istiadat, bahasa, dan agama. Setiap kelompok etnis memiliki nilai dan norma yang berbeda serta mekanisme penyelesaian konflik yang khas. Sebagai contoh, masyarakat Minahasa memiliki tradisi “mapalus,” yang mencerminkan semangat gotong royong untuk menjaga keharmonisan.

Di sisi lain, komunitas Sangir dan Talaud juga memiliki tradisi adat yang kuat sebagai pedoman kehidupan sosial. Kendati demikian, perbedaan ini sering kali menjadi potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Ketegangan sosial dapat muncul dari kesalahpahaman antarbudaya, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, atau ketimpangan akses terhadap pelayanan publik, termasuk layanan hukum.

Penegakan hukum di wilayah ini menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Salah satunya adalah kesenjangan antara hukum formal yang diterapkan secara nasional dengan hukum adat yang dipegang teguh oleh komunitas lokal. Banyak kasus tanah adat yang mencerminkan benturan antara kebijakan hukum nasional dan klaim adat masyarakat. Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menandakan kurangnya pengakuan terhadap pluralisme hukum yang seharusnya diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia.

Tantangan lainnya adalah bias budaya dalam sistem peradilan. Aparat penegak hukum sering kali kurang memahami nilai-nilai budaya lokal, yang mengakibatkan keputusan hukum tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, kurangnya representasi etnis minoritas dalam institusi hukum turut menjadi persoalan. Banyak kelompok merasa tidak terwakili sehingga kepercayaan terhadap sistem hukum menjadi berkurang.

Tantangan ini semakin diperumit oleh potensi konflik horizontal, di mana kasus-kasus tertentu dapat memicu ketegangan antar kelompok etnis apabila tidak ditangani secara hati-hati.
Pendekatan sosiologi hukum dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan tersebut. Salah satu langkah penting adalah penerapan prinsip pluralisme hukum. Sistem hukum di Sulawesi Utara perlu mengakomodasi keberagaman norma adat dan budaya. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional dapat menciptakan rasa keadilan yang lebih inklusif. Misalnya, penyelesaian sengketa berbasis mediasi adat dapat menjadi alternatif yang efektif di tingkat lokal.

Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum perlu ditingkatkan melalui pelatihan khusus tentang sensitivitas budaya. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap adat istiadat setempat, aparat hukum dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan kontekstual. Upaya ini perlu didukung oleh representasi multietnis yang lebih kuat dalam institusi hukum. Rekrutmen aparat dari berbagai latar belakang etnis dapat memperbaiki citra sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pembangunan dialog antarbudaya juga menjadi kunci untuk mengurangi potensi konflik. Dialog ini harus melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin komunitas agar solusi hukum yang dihasilkan lebih inklusif dan dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan hukuman, juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan kelompok multietnis. Penegakan hukum di masyarakat multietnis Sulawesi Utara memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap keragaman budaya dan norma sosial.

Dengan mengintegrasikan pluralisme hukum, memperkuat kapasitas aparat, serta membangun dialog antarbudaya, tantangan dalam penegakan hukum dapat diatasi. Keberhasilan ini tidak hanya tergantung pada penerapan aturan formal, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum untuk memahami dan menghormati keberagaman masyarakat. Langkah-langkah ini akan menciptakan harmoni sosial yang lebih kokoh dan memperkuat rasa keadilan di tengah masyarakat multietnis.