Sangihe, Liputan15.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan pentingnya pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat pesisir dan nelayan lokal. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi yang digelar di Ruang Serbaguna rumah jabatan Bupati, Kamis (08/05/25).

Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE, MM, didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari, menyoroti praktik distribusi BBM yang kadang tidak sepenuhnya dinikmati oleh warga setempat. Ia mengungkapkan bahwa selain nelayan lokal, terdapat juga nelayan dari luar daerah yang beroperasi di wilayah perairan Sangihe dan turut mengakses BBM subsidi.

“Kita tidak melarang kehadiran mereka, namun pengawasan harus diperketat agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh yang berhak. Kita harus mengutamakan nelayan lokal,” tegas Thungari.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas pula kebijakan pengurangan kuota minyak tanah sebesar 10-15 persen. Menurut Thungari, pengurangan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dan masyarakat diimbau untuk segera beralih ke penggunaan gas elpiji, sejalan dengan program pemerintah pusat.

“Peralihan ke gas bukan hanya solusi jangka panjang, tapi juga bagian dari transformasi energi nasional yang harus kita dukung bersama,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Asisten II, Kapolres Sangihe, Staf Khusus Bupati, dan unsur Forkopimda. Seluruh pihak sepakat bahwa distribusi BBM bersubsidi harus diawasi secara ketat demi menjamin keadilan bagi masyarakat perbatasan yang bergantung pada energi tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.