Sangihe, Liputan15.com – Harga beras yang terus naik membuat masyarakat mulai resah. Menanggapi hal ini, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., memberikan penjelasan agar masyarakat bisa lebih memahami situasi yang terjadi saat ini.

Menurut Bupati, kenaikan harga beras bukan hanya terjadi di Sangihe, tapi hampir di semua daerah di Indonesia. Masalah ini sering dibahas dalam rapat khusus bersama pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Melalui Rapat Inflasi.

“Salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah pusat sudah menetapkan harga eceran tertinggi (Het) yang boleh dijual di pasar. Tapi sayangnya, harga itu disamakan untuk semua daerah, padahal kondisi tiap daerah berbeda,” ujar Bupati pada Rabu (9/7/2025).

Bupati menjelaskan bahwa Sangihe hampir tidak punya sawah, sehingga semua beras harus didatangkan dari luar daerah. Karena lokasinya jauh dan berada di daerah kepulauan, biaya untuk mengirim beras ke Sangihe cukup mahal.

“Misalnya, untuk satu kilogram beras, bisa butuh ongkos kirim sekitar seribu rupiah. Tapi biaya itu tidak dihitung oleh pabrik atau penjual. Jadi kalau tetap mengikuti harga yang ditentukan pemerintah, mereka bisa rugi,” jelasnya.

Karena itu, Bupati khawatir harga beras di Sangihe bisa melebihi harga yang sudah ditentukan pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berdiskusi agar masalah ini bisa disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.

Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya menjaga stok beras agar tidak habis di pasaran. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten terus mendorong Bulog agar segera melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) gunah menjaga kestabilan harga pada konsumen atau masyarakat.

“Yang penting stok beras tidak kosong. Kita juga minta agar beras SPHP pemerintah penyaluraanya di percepat. informasi akhir Juli sudah bisa di salurkan, tapi kami berharap lebih cepat,” kata Bupati.

Bupati berharap pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan kondisi khusus seperti di Sangihe yang termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), agar masyarakat tetap bisa mendapatkan beras dengan harga yang wajar.