LIPUTAN15.COM— Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan fasilitas pertahanan di wilayah perbatasan, melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Penyiapan Lahan Pembangunan Gedung Batalyon TP yang digelar di Ruang Rapat Makodim 1301/Sangihe.

Rapat koordinasi tersebut membahas kesiapan lahan di beberapa titik lokasi, yakni Desa Malamenggu, Salurang, Aha Patung, dan Pindang. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam memastikan seluruh tahapan pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe diwakili oleh Samson Anthoni, S.I.P, selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi Pengembangan dan Pengadaan Tanah, mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Raynolds A. Mukau, S.E., S.H., M.H.

Turut hadir pula unsur TNI, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki peran penting dalam perencanaan dan penyediaan lahan pembangunan fasilitas pertahanan tersebut.

Dalam penyampaiannya, Samson Anthoni menegaskan pentingnya memastikan aspek legalitas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan pengadaan tanah.

“Dalam pengadaan tanah, penting untuk menjamin adanya ganti rugi yang layak bagi para pemilik sertipikat. Sebelum proses pengembangan dan legalisasi aset dilakukan, perlu dipastikan terlebih dahulu harga tanah per meter yang akan menjadi dasar pemberian ganti rugi kepada masyarakat. Penentuan harga tersebut dilakukan oleh Tim Penilai Tanah yang ditunjuk oleh pemerintah atau Kementerian Keuangan RI,” ujar Samson.

Ia juga menegaskan bahwa Kantor Pertanahan Sangihe akan terus mendukung pemerintah daerah dan instansi terkait melalui penyediaan data pertanahan yang valid, serta memastikan proses pengadaan tanah berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung program pembangunan nasional, khususnya di sektor pertahanan dan keamanan.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan proses penyiapan lahan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum, demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.