LIPUTAN15.COM, BOLMUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Sulawasi Utara, pada Rabu (14/1/2026).

Pertemuan ini diambil sebagai upaya DPRD menyerap aspirasi masyarakat Bolmut terkait kelangkaan Gas LPG 3kg di daerah.

Dipimpin langsung wakil ketua I Depri Pontoh, tampak pada pertemuan itu hadir juga personel DPRD lainnya yakni Tia Aprilia Mondaggu, Ramlan Tinamonga, serta Ronal Bolota.

Personel DPRD Bolmut diterima langsung Biro Perekonomian Pemprov Sulut. Dalam pertemuan itu juga dilaksanakan via zoom bersama pertamina patraniaga.

Anggota komisi II DPRD Bolmut Ramlan Tinamonga mengatakan, kunjungan ini berkaitan dengan keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas lpg beberapa bulan terakhir.

“Kami menyampaikan hal-hal berkaitan dengan kuota atau stok serta menjulangnya harga di tingkatan pengecer dari 40.000 rupiah sampai 60.000 rupiah. Bagi kami ini adalah hal yang di sayangkan sebab merugikan masyarakat,” ujar politisi PAN.

Adapun hasil dari pada pertemuan tersebut, lanjut Ramlan, dapat di simpulkan bahwa untuk masalah kelangkaan Gas LPG 3 Kg adalah kurangnya kuota, dan untuk Bolmut di usulkan melalui pemerintah daerah, sementara masalah Harga Eceran Tertinggi (HET) pihak pertamina akan memastikan setiap data di pangkalan akan di evaluasi dan di tertibkan untuk menjaga permainan harga di tingkatan pengecer, dengan jumlah maksimal pembagian ke pengecer 10% dari jumlah alokasi pangkalan untuk kios pengecer.

Ia menambahkan, kami juga menyampaikan hal ini ke Sekretaris Pemprov Tahlis Gallang, agar yang menjadi masalah hari ini secepatnya bisa ditindaklanjuti.

Sementara itu, Ronal Bolota menegaskan bahwa kunjungan hari ini bagian dari tanggung jawab wakil rakyat dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik, khususnya kebutuhan energi rumah tangga.

“Koordinasi ini merupakan bagian dari kerja-kerja DPRD untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat benar-benar terpenuhi tanpa kendala. Kami sengaja berkoordinasi langsung dengan Kepala Biro Perekonomian Sulut dan meminta agar Pertamina Patra Niaga dihadirkan secara langsung, sehingga aspirasi masyarakat bisa kami sampaikan tanpa perantara,” tambahnya.

ADVETORIAL