MANADO-Ketua Pansus LKPJ DPRD Sulut memberikan rekomendasi strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2025.

Salah satunya tingginya angka putus sekolah di Sulut. ​Menurut Raski Mokodompit, bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan tinjauan lapangan, terdapat puluhan ribu anak di Sulawesi Utara yang putus sekolah.
​
“Pansus mendorong Dinas Pendidikan terkait program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C secara masif dan drastis terhadap 39.349 anak yang putus sekolah di Sulawesi Utara,” kata Raski dalam rapat paripurna, Kamis (23/4/2026).

Raski menegaskan,  bahwa penanganan anak putus sekolah ini tidak bisa ditunda lagi. Program pendidikan kesetaraan harus masuk dalam skala prioritas anggaran daerah.
​
Raski menyebut, langkah ini diambil agar anak-anak tersebut kembali mendapatkan hak pendidikan mereka.

Dengan memiliki kualifikasi yang setara, diharapkan mereka memiliki bekal untuk memperbaiki taraf hidup di masa depan.
​
“Program ini harus menjadi prioritas anggaran agar anak-anak tersebut memiliki kualifikasi yang setara untuk memperbaiki masa depan mereka,” tegas politisi dari partai Golkar.​Rekomendasi yang disampaikan DPRD ini bukan tanpa dasar.

Sebelum dibawa ke paripurna, Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025 telah melakukan serangkaian kerja pengawasan, di antaranya pembahasan intensif internal bersama mitra kerja, kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Sulawesi Utara, peninjauan lapangan untuk melihat langsung implementasi program pemerintah dan penyusunan catatan strategis bagi pemerintah daerah.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Silangen didampingi, Michaela Paruntu dan Royke Anter serta turut dihadiri oleh Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay