LIPUTAN15.COM, BOLMUT – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus mematangkan persiapan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada sektor pelayanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta seluruh puskesmas di wilayah tersebut.

Hal tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Sirajudin Lasena di Ruang Rapat Bupati, Kamis (4/6/2026).

Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas hasil reviu Inspektorat Daerah terkait kesiapan penerapan BLUD pada RSUD Bolmut.

Hadir dalam pertemuan itu sejumlah pejabat strategis daerah, mulai dari Asisten Administrasi Umum, Inspektur Daerah, Kepala Bapelitbangda, Kepala BPKD, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA, hingga jajaran manajemen RSUD, RSU Pratama dan para kepala puskesmas.

Bupati Sirajudin menegaskan, penerapan BLUD bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kita tidak ingin ada tahapan yang tertinggal. Semua harus bergerak cepat agar proses implementasi BLUD dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan,” ujar Sirajudin.

Menurut Bupati, seluruh dokumen pendukung, regulasi, hingga struktur kelembagaan harus segera dirampungkan. Ia meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat bekerja secara terintegrasi untuk menyelesaikan setiap catatan hasil reviu Inspektorat.

Sirajudin menilai kesiapan administrasi dan regulasi menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan implementasi BLUD. Karena itu, seluruh tahapan harus dituntaskan dalam waktu yang telah ditentukan.

“Tujuan kita berkumpul hari ini untuk memastikan seluruh persyaratan BLUD sudah terpenuhi. Jangan ada yang menunggu atau saling menunggu. Semua harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang cepat merespons setiap keputusan dan hasil evaluasi.

Dalam rapat tersebut, Bupati turut menyoroti pentingnya mitigasi risiko dalam proses pembentukan BLUD. Menurutnya, setiap potensi kendala harus diidentifikasi sejak awal agar tidak menghambat pelaksanaan program di kemudian hari.

“Kita harus belajar mengantisipasi risiko. Minggu depan semua tahapan harus sudah selesai, termasuk penyusunan struktur BLUD. Kalau semua bergerak cepat, kita tinggal menunggu finalisasi dan siap menjalankan implementasi,” ujarnya.

Langkah percepatan tersebut, lanjut Bupati, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih efektif, profesional dan mandiri.

(ADVETORIAL)