Jakarta — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) meraih penghargaan sebagai provinsi dengan persentase pemanfaatan E‑Purchasing Katalog Elektronik tertinggi pada periode Semester I Tahun 2026.

Penghargaan diserahkan langsung kepada Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dalam acara pembukaan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2026 di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Penghargaan yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menegaskan upaya Pemprov Sulut dalam mempercepat digitalisasi pengadaan, meningkatkan transparansi, dan mendorong efisiensi anggaran daerah.

Menurut keterangan resmi, capaian Sulut menjadi indikator keberhasilan implementasi sistem e‑Katalog dan E‑Purchasing di lingkungan pemerintahan provinsi.

Gubernur Yulius Selvanus menyambut pengakuan tersebut sebagai hasil kerja kolektif aparatur daerah dan pemangku kepentingan. Penerapan e‑Katalog yang intensif, kata dia, tidak hanya memperpendek proses pengadaan barang/jasa, tetapi juga membuka peluang partisipasi lebih luas bagi pelaku usaha lokal dan UMKM Sulawesi Utara untuk memasok kebutuhan pemerintah.

Para pengamat pemerintahan menyatakan peningkatan penggunaan E‑Purchasing dapat mengurangi praktik pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas karena seluruh transaksi tercatat dalam sistem elektronik yang dapat diaudit.

Bagi pemerintah daerah, manfaat lain yang diharapkan adalah percepatan pelayanan publik serta penataan belanja daerah yang lebih efektif.

Melalui penghargaan ini, Pemprov Sulut menyatakan komitmennya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengadaan berbasis elektronik.

Langkah ke depan yang direncanakan antara lain memperluas sosialisasi kepada OPD, peningkatan kapasitas aparatur pengadaan, dan pemberdayaan UMKM lokal agar semakin adaptif terhadap mekanisme e‑Katalog.

Dengan prestasi ini, Sulawesi Utara berharap menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan transformasi digital sektor pengadaan publik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemajuan daerah.(ite)