MANADO-Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dukungan nyata Pemerintah Pusat kepada Provinsi Sulawesi Utara.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Yulius mewakili Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Sulut.

Dalam keterangan resminya, Gubernur Yulius menyebutkan dua bentuk dukungan yang diterima Sulawesi Utara: penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Tahun Anggaran 2026 serta penyaluran pelunasan kurang bayar yang menunggak sampai dengan tahun 2024.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bukti komitmen Pemerintah Pusat dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Dukungan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Pusat dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, mendorong percepatan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Gubernur Yulius.

Ia menekankan bahwa tambahan DAU dan pelunasan kurang bayar akan sangat membantu Pemprov Sulut menjalankan program-program prioritas, khususnya yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti layanan publik, infrastruktur, dan program kesejahteraan.

Gubernur Yulius juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengelola dana tersebut dengan prinsip transparansi, tepat sasaran, dan penuh tanggung jawab.

Ia memastikan bahwa alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup warga.

“Kami menyambut baik kebijakan ini dengan penuh rasa syukur. Dana tersebut akan kami gunakan demi mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Gubernur Yulius sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas perhatian, kepedulian, dan dukungan nyata bagi tanah leluhur di Sulawesi Utara.

Pernyataan Gubernur Yulius ini diharapkan menjadi titik dorong bagi percepatan pelaksanaan program prioritas di Sulut dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan daerah.(ite)