MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah ini ditandai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Pendidikan dengan enam organisasi perangkat daerah (OPD) di Yama Resort Tondano, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) itu membahas dokumen kerja lintas sektor untuk memenuhi delapan indikator PAUDHI di satuan PAUD. Pendekatan PAUDHI menekankan pemenuhan layanan esensial anak secara terpadu, mencakup pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan.

Enam OPD Bermitra

PKS ditandatangani Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF Agnesia B.C. Tewu, SSTP, M.AP, bersama enam kepala OPD, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapelitbangda) Minahasa.

Penandatanganan tersebut disaksikan Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa sekaligus Bunda PAUD, Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, S.E., dan Sekretaris Daerah Dr. Lynda Watania, M.M., M.Si.

Kepala Dinas Pendidikan Minahasa, Drs. Arthur Palilingan, melalui Kabid Agnesia Tewu menyatakan kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kebutuhan esensial anak usia dini terpenuhi secara menyeluruh.

“PAUD berkualitas tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar mengajar. Layanan ini juga harus didukung pemenuhan kebutuhan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak,” ujarnya.

Delapan Indikator PAUDHI

Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menegaskan delapan indikator yang menjadi fokus pemenuhan layanan PAUDHI. Indikator tersebut meliputi kelas orang tua, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, koordinasi pemenuhan gizi dan kesehatan, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemberian makanan tambahan atau makanan bergizi, pemantauan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta ketersediaan sanitasi dan air bersih.

“Pemenuhan indikator ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari satuan PAUD, orang tua, tenaga kesehatan, hingga perangkat daerah terkait,” tegas Agnesia.

Satuan PAUD juga didorong berkoordinasi dengan puskesmas dan layanan kesehatan terdekat untuk mendukung pemeriksaan kesehatan, imunisasi, serta pemenuhan kebutuhan gizi anak. Pembiasaan hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, juga perlu ditanamkan sejak dini.

Selain itu, pendataan anak menjadi perhatian penting, termasuk pencatatan identitas peserta didik dan pemutakhiran data melalui Dapodik. Data NIK peserta didik dipantau dalam sistem tersebut untuk mendukung pemenuhan hak anak.

PAUD sebagai Penghubung Layanan

Agnesia menegaskan, dalam konsep PAUDHI, satuan PAUD tidak harus menyediakan seluruh layanan secara mandiri. Satuan PAUD justru diharapkan menjadi penghubung antara anak dan keluarga dengan layanan esensial sesuai kebutuhan.

“Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi penting agar dukungan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan dapat berjalan terpadu,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Maudy Pangerapan, M.AP; Kepala Dinas Sosial Dr. dr. Maya Rambitan, M.Kes; Kepala Dinas Kesehatan Dr. dr. Olviane Rattu, M.Kes; Kepala Dinas P3A Agustine Mangundap, S.E.; Kepala Disdukcapil Meidy Rengkuan, S.H., M.AP; dan Kepala Bapelitbangda Edwin Muntu.

Turut hadir Sekretaris Dinas Pendidikan Lidya Pelealu, SSTP, M.AP, para kepala seksi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, serta jajaran staf.(*)