Royke Roring menjelaskan dan merinci ketentuan tata tertib yang harus dipatuhi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk mekanisme persetujuan pimpinan DPRD serta mekanisme reres anggota DPRD.

Dalam kesempatan tersebut, Royke Roring menyampaikan bahwa seluruh fraksi menyetujui penetapan Perda Tata Tertib DPRD.

Persetujuan tersebut menunjukkan konsensus politik dan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola kedewanan di Provinsi Sulawesi Utara.

“Kami berharap hasil pembahasan pansus dapat diterima dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berterima kasih kepada pimpinan DPRD dan semua pihak yang memberikan dukungan dalam pembahasan tata tertib DPRD,” pungkasnya.

Keberadaan tata tertib yang komprehensif dipandang penting untuk menjamin kepastian prosedur, keseragaman mekanisme kerja, serta tertib administrasi dalam menjalankan fungsi kedewanan.