MANADO – Anggota DPRD Kota Manado Jumat serentak menggelar Kunjungan Kerja perdana mereka pasca penetapan Alat Kelengkapan DPRD. Masing-masing Komisi di DPRD Kota Manado, menggelar kunjungan kerja sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi mereka.

Dikatakan Ketua DPRD Kota Manado, Aaltje Dondokambey, kunjungan kerja yang dilaksanakan pertama kalinya, selain untuk meningkatkan pengetahuan para legislator periode 2019-2024, sekaligus melakukan pengecekan sejumlah kebijakan pusat untuk Kota Manado, Senin (14/10)

“Kami ingin mendengar langsung program apa saja yang bisa diperoleh Kota Manado. Dan semua itu untuk kepentingan rakyat,” kata Dondokambey.

Komisi I bidang Pemerintahan menggelar konsultasi di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Konsultasi tersebut terkait jumlah kuota blanko e-KTP untuk Kota Manado.

Kepala Seksie Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk Wilayah I Dirjen Dukcapil, Joko Kartiko Krisno yang menerima mereka menjelaskan, setiap bulan Kota Manado mendapatkan 500 kartu. Konsultasi Komisi I dipimpin dipimpin Ketua Komisi, Benny Parasan didampingi jajarannya Vanda Pinontoan, Cristy Masengie, Jean Laluyan, dan Robert Tambuwun serta Meikel Maringka.

Sementara, Komisi II yang membidangi Perekonomian, memilih berkonsultasi di DPRD DKI Jakarta. Dalam kunjungan itu, Komisi II ingin menanyakan rencana kerja (renja) di DKI. Sayangnya, menurut keterangan Kepala Sub Bagian Persidangan Pimpinan dan Komisi, Ambar Setiawati, Renja belum disusun dikarenakan AKD DPRD DKI belum terbentuk.

Komisi II dipimpin, Ketua Komisi Hengky Kawalo, Maikel Towoliu, Revani Parasan, Abdul Wahid Ibrahim, Ridwan Marlian, Andre Gerungan, Reynold Wuisan, Nanses Meke Rakian, dan Conny Rares.

Sedangkan Komisi III bidang pembangunan, memilih ke Kementerian PUPR RI, untuk menanyakan terkait bantuan bedah rumah. Berdasarkan hasil kunjungan, ternyata tahun 2018, Sulawesi Utara mendapatkan bantuan 4.000-an rumah untuk disebarkan di 15 Kabupaten/Kota termasuk Manado. Sementara, di tahun 2019 mendapatkan 3.700 rumah.

Namun dari bantuan itu, ketika direalisasikan hanya Manado yang tidak mendapatkan. Komisi III pun sangat sangat menyayangkan Pemkot Manado melalui dinas PUPR tidak mengajukan permohonan. Untuk itu, komisi III akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Pemkot Manado agar di tahun 2020 boleh diusulkan.

Konsultasi Komisi III dipimpin, Ketua Komisi Ronny J Makawata didampingi Wakil Ketua Lily Binti, Sekretaris Royke Anter dan anggota Jeanne Sumilat, Lucky Datau, Mona Kloer, dan Jurani Rurubua.

Sementara, untuk Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan, Pendidikan dan Kesehatan, melakukan kunjungan kunjungan kerja (kerja) di DPRD Kota Kota Tangerang. Kunker yang dipimpin ketua komisi Lilly Walandha didampingi, Bambang Hermawan, Zakarias Tatukude, Franseska Kolanus, Rosalita Manday, Suyanto Yusuf, dan Sonny Lela, ingin mengetahui persoalan dan solusi terkait bidang kesejahteraan.

“Tangerang kami pilih karena Kotanya mirip dengan Manado, sehingga bisa dijadikan contoh,” kata Walandha.