LIPUTAN15.COM, TOMOHON-Protes pegawai Rumah Sakit Umum (RSU) Bethesda Tomohon berujung panjang. Pasalnya Pengelolaan Yayasan Medika GMIM terancam pidana, apabila  terbukti mencari keuntungan.

Sesuai aturan UU nomor 16 tahun 2001  yang diubah dengan UU nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan.

Yayasan tidak bisa dijadikan sarana mencari keuntungan, pembina, pengurus, pengawas, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

Segala kekayaan yayasan ataupun keuntungan dipergunakan sepenuhnya untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. 
Sebab sesuai aturan.

Sementara tatanan hukum tentang yayasan di Indonesia telah memposisikan yayasan sebagai badan usaha di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan atau badan hukum nirlaba, para pendiri, pemilik, pembina dan pengawas atau pengurusnya dilarang mengambil keuntungan dari yayasan atau kegiatan usaha yayasan.

Aturan tersebut berlaku juga untuk Pengelolaan Yayasan Medika GMIM yang membawahi beberapa rumah sakit dan klinik di bidang kesehatan  di Sulawesi Utara Harus.

Diketahui, Khusus untuk Yayasan Medika GMIM yang bergerak dibidang kesehatan yang menerima keuntungan dalam bentuk sentaralisasi sebanyak Rp 4,2 M selang tahun 2021 atau 350 juta per bulan dari RSU GMIM Bethesda.  Dana tersebut harus mempergunakan dana tersebut untuk bidang kesehatan bukan untuk yang lain

Roy Sihombing dari LBH SBSI ketima mendampingi Karyawan RSU GMIM Bethesda Saat Rapat Dengar Pendapat  (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Selasa (8/2/2022) mengatakan, berdasarkan amanat pasal 5   ayat  1  “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung.

“Baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas,” ungkapnya.

Menurut  Plt Direktur  RSU GMIM Bethesda yang juga Wakil Sekretaris Yayasan Medika dr Yuanita Asri Langi, Sp PD KEMD ketika menjawab pertanyaan peserta demo karyawan pada (14/01/2022) mengatakan,  uang setoran 4,2 M oleh RSU GMIM Bethesda selang tahun 2021 di pergunakan untuk operasional pekerja sinode  dengan kata lain dialihkan kepada pemilik atau pembina.

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Medika GMIM Pdt Jhon F Slat, MTh Dalam RDP dengan Komisi IV  “membenarkan pengalihan uang yayasan kepada pemilik yakni  Badan pekerja majelis sinode (BPMS) GMIM”.

Padahal dalam anggaran rumah tangga yayasan medika sudah jelas disebutkan bahwa Badan pekerja sinode GMIM secara ex officio adalah pembina yayasan.

Padahal dalam pasal 70 tertulis “Setiap anggota organ Yayasan yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan”.

Selain itu juga terjadinya pelanggaran pasal 7 ayat 3 UU Yayasan  Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).” 

Pelanggaran yang dimaksud dengan menjadikan dr Yuanita Asri Langi, Sp PD KEMD sebagai Plt direktur RSU Bethesda yang sebelumnya juga PLT RSU Pancaran Kasih Manado walaupun yang bersangkutan sebagai Wakil Sekretaris Yayasan Medika.