LIPUTAN15.COM,MANADO-Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut menggelar Rapat Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Jumat (13/01/2023).

Dibuka Sekprov Sulut Steve Kepel, didampingi Asisten III Fransiskus Manumpil, Kepala BKAD Femmy Suluh.

Sekprov memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Sekprov mengingatkan pejabat yang menerima SK kepala daerah tidak banyak. Kepala unit, pejabat administrasi dan bendahara.

“Ini kepercayaan spesial yang diberikan kepala daerah. Harus kita jalankan dengan baik,” ujarnya.

Sekprov juga membeber realisasi keuangan tahun lalu sekitar 93 persen dari total APBD Pemrov Sulut. Ada sekitar 7 persen tidak terserap atau sekitar Rp 310 miliar belum tersalur.

“Dana yang tidak tersalur ini sangat besar dan bereffect. Mempengaruhi ekonomi di Sulut dan berpengaruh terhadap inflansi. Ini harus diperhatikan bendahara, PPK, bendahara pembantu ke depan,” pintanya.

Sekprov meminta kepala SKPD jangan ada lagi keterlambatan kontrak. Sistem sudah baku. Yang terus diulang setiap tahun. Sementara yang berubah regulasi tambahan.

“Buatlah perencanaan dan administrasi keuangan secara matang. Sehingga Januari sudah leleng dan Februari sudah mulai fisik. Jangan ada lagi perencanaan tiga bulan,” pungkasnya. (ite)