“Karena strateginya dan implementasi kegiatan di lapangan di kabupaten/kota kadang-kadang kurang optimal. Jadi jangan heran Pak Tino (Kepala BKKBN Sulut) sudah berjuang supaya dapat APBN, tapi enggak ada kegiatannya dari kabupaten/kota masing masing,” sebut Wagub.

“Saya mengimbau pemerintah kabupaten/kota, seluruh ketua tim penanganan stunting ini fokus, begitu juga badan anggaran. Supaya masalah ini yang jadi masalah nasional, di Sulawesi Utara di 15 kabupaten/kota tidak main-main, tidak setengah-setengah dalam bekerja,” saran Wagub.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut, Diano Tino Tandaju mengaku bergembira karena akselerasi penurunan stunting dapat dukungan dari Wagub para asisten, perangkat daerah di pemerintah provinsi.

“Harapan kami nanti, kegiatan kita kemas dalam bentuk safari stunting. Jadi dalam waktu dekat kami sudah melapor ke pak Wagub bahwa nanti daerah yang pertama kita akan tujuh adalah Kabupaten Boltim. Karena Boltim terjadi kenaikan kasus pada tahun 2022,” ungkapnya.

Nantinya kata Kepala BKKBN Sulut, wakil bupati/wakil walikota akan mempresentasi tentang hasil di 15 Kabupaten kota, kolaborasi dengan Bappeda.

“Dengan bergabungnya TNI kita optimis bahwa akhir tahun 2023 angka stunting akan turun dari 14 persen menjadi 12 persen di Sulut. Jadi tetap semangat,” pungkasnya.(Ite)