Liputan15.com,Minut – Sebagai salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang, Minahasa Utara tentunya membutuhkan beragam terobosan yang didasari sistem pengelolaan pada berbagai aspek guna mendongkrak kemajuan kepariwisataan.

Berbicara pariwisata, daya tarik suatu destinasi tentunya tak lepas dari dukungan kemantapan dari sisi Kelautan, Pesisir, dan Darat.

Hal ini terus mendorong Bupati Minut, Joune Ganda SE,M.A.P, MM, M.Si untuk terus berperan aktif berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat guna pembangunan atau pengembangan dari sektor Perikanan dan Kelautan.

Teranyar, Bupati Joune Ganda Menghadiri Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru, Senin (18/12/2023) The Ritz-Carlton Jalan Jend. Sudirman, Jakarta.
Kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang salah satunya adalah Pembangunan Budi Daya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan.

Mengusung tema “Sinergitas Pusat dan Daerah Menuju Perikanan Budi Daya yang Modern, Mandiri dan Berkelanjutan”, kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam arahannya mengatakan, sebagai negara maritim, perekonomian Indonesia seharusnya mengutamakan ekonomi kelautan. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diperlukan untuk memajukan perikanan Indonesia, khususnya di bidang budidaya perikanan.

Lanjut dia memaparkan, berdasarkan riset Skyquest, data perekonomian kelautan global atau Seafood sangat potensial. Pada 2012, tingkat permintaan makanan laut mencapai US$ 310,75 miliar atau Rp 4.820 triliun (kurs Rp 15.525), pada 2022 jumlahnya melonjak jadi US$ 338,47 miliar atau Rp 5.254 triliun.

Pada 2030, jumlah proyeksi industri seafood global pun diprediksi meroket menjadi US$ 730 miliar atau Rp 11.133 triliun. Alhasil, ia menilai peluang ini seharusnya bisa ditangkap Indonesia.
Dengan pertemuan ini dia berharap, sinergitas dan semua upaya bersama dalam memajukan budidaya ikan, bisa diimplementasikan tahun depan.

Pertemuan ini menghadirkan 500 peserta. Di antaranya, 25 bupati dan wali kota, 24 kepala dinas KKP tingkat Provinsi, 145 kepala dinas KKP tingkat kabupaten/kota, 60 asosiasi pelaku usaha, 50 penyuluh perikanan, dan 170 orang undangan internal KKP. (***/Jane Lape)