LIPUTAN15.COM, BOLMUT – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara langsung menjadi tanggung jawab bersama, sebab keberhasilan Pilkada akan membawa dampak bagi kemajuan Kabupaten Bolmut kedepan. 

Hal ini yang melatar belakangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengajak instansi terkait dalam mematangkan persiapan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati Bolmut tahun 2024. 

Melalui forum rapat kordinasi, KPU dan stackholder seperti Pengadilan Negeri Kotamobagu, Badan Narkotika Nasional Bolmong, Rutan Kotamobagu, dan Bawaslu, Polres, serta TNI Bolmut nampak mengeroyok proses yang berkaitan dengan tahapan pilkada termasuk tahapan pencalonan.

Seperti yang disampaikan narasumber Kasubag umum BNN Bolmong Faradilla Schoe, menurut dia, BNN merupakan salah salah satu instansi yang akan menjadi tim dalam proses tahapan pencalonan.

Sebab, lanjutnya, dalam proses tahapan pencalonan, para calon kepala daerah harus memiliki surat bebas narkoba dari BNN.

“Sehingga perlu bagi kita bersama dalam mensosialisasikan soal bahaya narkoba,” sambungnya.

Katanya, BNN ini bukanlah jawaban masalah narkoba. Memerangi narkoba baginya sudah menjadi tanggungjawab bersama.

“Apalagi Indonesia sudah darurat narkoba, di institusi manapun, tanpa terkecuali, baik di lingkungan pemerintahan, TNI/polri telah ditemukan pemakai bahkan bandar,” bebernya.

Untuk itu, ia mengajak, perlu bersinergi agar tercipta daya tangkal. BNNK itu bisa jika ada kerjasama, termasuk jika kepala daerah punya peran penting dalam memerangi narkoba.

“Meski begitu permasalahan narkotika akan selalu siap siaga. Apalagi Bolmut ini jadi wilayah transit pasti rawan karena merupakan jalur edarannya,” singkatnya.

Senada diuraikan kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kotamobagu, Busen, baginya mengunakan hak pilih merupakan hak semua warga termasuk warga binaan.

Di Rutan Kotamobagu itu kapasitas penampung 149 orang, tapi saat ini dihuni oleh 445 warga binaan. Nah, dari 445 itu terdapat 56 orang warga bolmut.

Mereka ini, ujarnya, yang bukan warga Kotamobagu hanya bisa mengunakan hak pilihnya di tingkat nasional, DPRD provinsi, sementara tingkat kabupaten tidak dapat.

“Sehingga kami mengajak para parpol dan semua stackholder agar warga binaan ini bisa menyalurkan aspirasi,” ajaknya.

Sedangkan Bawaslu Bolmut memberi pandangan terkait langkah mereka dalam mengawasi segala tahapan pilkada.

“Termasuk persiapan tahapan pencalonan kami kawal, sampai dengan pemungutan suara,” ujarnya.

Jadi, jika ada kendala dilapangan, ia tambahkan, jangan segan-segan melaporkan setiap masalah. Tentu jika memenuhi dan sesuai dengan regulasi, akan Bawaslu seriusi.

Sebelumnya, ketua KPU Zamaludin Djuka menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan hari ini bagian dari kami (KPU, red) mengatasi masalah yang akan ada. 

“Karena kami ingin mengatasi lebih awal, agar masalah-masalah terkait regulasi itu jika terjadi, itu tidak didebatkan diakhir pelaksanaan, tapi sudah didiskusikan lebih awal,” ujar Zamaludin.

Ia menambahkan, pelaksanaanya ini bagian dari kita untuk menyatukan persepsi KPU dan parpol, agar dijalan nanti tidak ada lagi miskomunikasi atau mis informasi.

“Sehingga kita sama-sama mengawal pelaksanaan pilkada 2024 di kabupaten Bolmut,” singkatnya.

Ditempat yang sama, Kadiv penyelanggara KPU Bolmut Nur Apri Ramadan L. Usman mengungkap, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang agar penyelanggaran tahapan pendaftaran pasangan calon dapat berjalan sesuai aturan.

 “Setiap calon yang disiapkan para Parpol untuk maju, akan diproses oleh KPU sesuai aturan yang berlaku,” sambungnya.

Sehingga, dilaksanakannya kegiatan ini, lanjutnya, sebagai tolak ukur untuk mengetahui secara umum terkait persyaratan atau dokumen yang harus disiapkan.

“Termasuk jika ada PNS yang ingin maju di pilkada. Jadi kita fasilitasi melalui kegiatan ini, agar setiap pelaksanaan terkomunikasi dengan baik,” kuncinya.

Berikut Narasumber pada rapat koordinasi tersebut: 

1. Kejaksaan

2. Dinas pendidikan

3. Dinas kesehatan

4. BKD

5. Partai Politik

NVG