LIPUTAN15.COM,TOMOHON-Dalam situasi politik yang semakin memanas menjelang Pilkada Kota Tomohon, masyarakat mulai menyuarakan kekecewaan terhadap tindakan legislatif yang dianggap lebih mementingkan kepentingan partai daripada kesejahteraan rakyat.

Andrikus Wuwung, seorang tokoh masyarakat sekaligus Staf Khusus Walikota bidang Pemerintahan Umum, memberikan tanggapan keras terhadap polemik terkait Peraturan Walikota (Perwako) tentang APBD 2023 yang menjadi sorotan publik.

“Aksi penolakan yang dilakukan oleh legislatif, mulai dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2022, penolakan terhadap APBD Perubahan Tahun 2023, hingga penolakan APBD Tahun Anggaran 2023, memperlihatkan bahwa kepentingan partai lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat,” ungkap Wuwung dengan penuh semangat.

Wuwung, yang merupakan mantan birokrat senior dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Tomohon, menilai bahwa pemerintahan saat ini seolah-olah lumpuh dan tidak mampu bersinergi. Ia mengingatkan bahwa meskipun ini adalah tahun politik, namun jangan sampai para pemangku kepentingan terlena dalam pertarungan politik sehingga melupakan tanggung jawab mereka terhadap rakyat.

Kritik juga diarahkan kepada Partai Golkar, yang mendominasi DPRD Kota Tomohon dengan 10 kursi, dan menurut Wuwung, bertindak sebagai “dirigen” yang mengendalikan jalannya keputusan politik di legislatif. “Ya, mereka pemegang palu dan menjadi dirigen dengan 10 kursi dewan,” tegas Wuwung.

Ia juga memperingatkan bahwa situasi serupa dapat terjadi di masa depan ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi penguasa Dewan Kota Tomohon. “Pernah tidak mereka pikirkan hal yang sama bisa terjadi?” pungkas Wuwung, mengingatkan semua pihak untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan politik mereka.

Dengan ketegangan politik yang terus meningkat, masyarakat berharap para pemimpin dapat kembali fokus pada tugas utama mereka—membangun dan melayani kota Tomohon dengan baik.