MANADO– Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay menegaskan agar penetapan kawasan konservasi di Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua tidak mengesampingkan sejarah serta adat masyarakat lokal.

Pernyataan itu disampaikan saat mewakili Gubernur Yulius Selvanus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI di Kantor Gubernur Sulut.

Konflik agraria yang telah berlangsung hampir satu dekade di dua pulau ikonik Taman Nasional Bunaken menjadi sorotan utama. Masyarakat mengeluhkan ketidakmampuan sertifikasi tanah, larangan sumur bor, serta ketidaksesuaian ekologis yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Wagub Victor menekankan Pemprov Sulut serius menangani isu ini demi kesejahteraan warga.

“Setiap kebijakan harus berpihak pada manusia di balik data, termasuk menghormati historis dan adat setempat,” ujarnya, mengharapkan pertemuan menghasilkan solusi konkret agar pengaduan tak berlarut-larut.

RDPU ini menjadi momentum penting bagi pelestarian Bunaken sebagai warisan dunia UNESCO, sambil menjaga hak masyarakat adat di tengah tantangan konservasi laut. (*)

Editor: Yolister Karame