MANADO– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026, Kamis, 23 April 2026 di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Manado.

Rapat yang berlangsung khidmat ini dihadiri Gubernur Mayjen TNI Purn. Yulius Selvanus, SE, Wakil Gubernur Dr. Johanis Viktor Mailangkai, SH.MH, serta unsur Forkopimda dan para pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B.KBD, menegaskan bahwa penyampaian kinerja AKD merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan konstitusional kepada publik. Menurutnya, setiap alat kelengkapan wajib melaporkan capaian kerja dan hasil reses, termasuk aspirasi yang berhasil dihimpun dari berbagai daerah pemilihan.

“Laporan ini adalah bukti bahwa lembaga legislatif tidak hanya formalistis, tetapi secara nyata turun ke lapangan mendengar keluhan masyarakat,” kata Silangen.

Dalam laporan kinerja Komisi I yang disampaikan oleh Braien Waworuntu, legislator ini memberikan apresiasi kepada Gubernur atas langkah penghematan anggaran operasional senilai sekitar Rp1,9 miliar. Salah satu kebijakan yang disorot adalah penataan penggunaan ajudan pribadi yang tidak berlebihan.

“Pola kepemimpinan yang hemat dan efisien ini harus menjadi contoh bagi seluruh jajaran pembantu Gubernur dan kepala perangkat daerah,” ujar Braien.

Bagian reses menjadi sorotan tajam saat Anggota DPRD dari Dapil Bolmong Raya, Feramita Mokodompit, S.M.MBA, menyampaikan 193 aspirasi dari 30 desa yang tersebar dalam 9 bidang pembangunan.

Feramita mengungkap kondisi darurat infrastruktur di Desa Muntoi, Passi Barat, di mana longsor tahun lalu telah menyebabkan rumah hanyut dan akses Manado–Kotamobagu kini hanya berjalan melalui jembatan alternatif. Ia mendesak pembangunan talud permanen demi mencegah bencana susulan.

Selain itu, Feramita menyoroti terputusnya jalan Pinogaluman yang menghubungkan Desa Dumoga menuju Bendungan Lolak, sehingga warga terpaksa memutar jauh. Ia meminta atensi khusus dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menindaklanjuti persoalan ini sebelum menimbulkan korban jiwa atau kerugian ekonomi yang lebih besar.

Ia juga menegaskan soliditas 10 anggota dewan dari Bolmong Raya untuk bersinergi dengan pemerintah di bawah koalisi YSK–Viktory dalam mengawal program pembangunan di wilayahnya.

Dari Dapil Sangihe, Norman Luntungan melaporkan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat masih berpusat pada kebutuhan infrastruktur dasar, seperti penerangan jalan umum tenaga surya, pengerjaan jalan aspal, perbaikan jembatan, dan kelanjutan program RTLH bagi keluarga prasejahtera.

Di sisi lain, masyarakat juga menginginkan pelatihan pertanian modern, bantuan modal usaha, serta dukungan alat musik bagi kelompok seni dan usaha kreatif.

Gubernur Sulawesi Utara menegaskan bahwa laporan reses bukan sekadar dokumen administratif, melainkan “suara murni” rakyat yang menjadi referensi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan.

Ia menilai sinergi DPRD–eksekutif yang dibangun atas dasar filosofi Mapalus (gotong royong) menjadi kunci keberhasilan Capaian Sulut dalam menghadapi tantangan regional maupun global. “Laporan ini adalah kewajiban kita untuk didengar, dijawab, dan diperjuangkan bersama,” ujar Gubernur menutup sambutannya. (advetorial)