MANADO– Isu pendidikan Sulut panas di rapat Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025 DPRD Sulut, Rabu (15/4). Anggota DPRD Sulut Jeane Laluyan sindir keras.

Langkah nyata mana tangani puluhan ribu anak putus sekolah?” Sorotan tajam ini langsung dijawab Kepala Dinas Pendidikan (Dikda) Sulut, Dr. Femmy J. Suluh, M.Si, dengan data mentah lapangan.

Fakta mencengangkan: 39.349 anak Sulut tinggalkan bangku sekolah, dari SD hingga SMA/SMK—sekitar 1,3% total penduduk Bumi Nyiur Melambai. “Data ini fakta pahit,” tegas Femmy di rapat.

Bayangkan, ribuan mimpi terhenti gara-gara dua musuh utama: ekonomi dan geografi.
Faktor dominan? Kantong tipis orang tua. Banyak anak pilih kerja instan bantu keluarga, anggap sekolah lama untungnya.
“Mereka tergiur lapangan pekerjaan cepat hasilkan uang, daripada duduk kelas,” ungkap Femmy.

Contoh nyata di pedesaan. Bocah bantu sawah atau jualan, ijazah tertunda.
Tak kalah ganas, infrastruktur dan akses transportasi. Wilayah terpencil Sulut bikin sekolah jauh, siswa bolos kronis. Jalan rusak, angkot langka—kendala klasik kepulauan.

Tapi, Pemprov tak diam. Strategi “jemput bola”: koordinasi ketat dengan kabupaten/kota maksimalkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Anak putus SD ambil Paket A, SMP Paket B, baru SMA/SMK via Paket C. Berjenjang, tak lompat pagar.
“Kami kumpul data, koordinasi intens, cari anak-anak ini supaya nikmati pendidikan non-formal,” janji Femmy.

PKBM jadi penyelamat, ujian kesetaraan buka pintu ijazah tanpa mundur ke nol. Sudah ada ribuan yang “diselamatkan” lewat jalur ini, tapi tantangan data akurat dan motivasi tetap ujian berat.

Rapat ini jadi panggilan aksi. DPRD desak Pemprov tambah beasiswa, bangun asrama pinggir, dan kampanye anti-putus sekolah. Femmy akui butuh sinergi semua pihak, orang tua sadar pendidikan investasi panjang, swasta bantu transport, pusat dukung anggaran.

Dampak putus sekolah? Generasi hilang peluang, kemiskinan siklus. Sulut butuh revolusi: sekolah gratis total, bus antar-jemput, dan program “sekolah malam” fleksibel. Jika 39 ribu anak kembali kelas—atau setara—ekonomi Sulut bakal melejit 10 tahun ke depan.

Pemprov klaim terus pantau via aplikasi Sisda, tapi Jeane Laluyan ingatkan. “Data bagus, tapi aksi lapangan yang hitung,” katanya. Rapat Pansus lanjut, harap lahir solusi konkret cegah angka naik 2026.(ite)