MINAHASA— Kabupaten Minahasa kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kali ke-12 secara berturut-turut.

Penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 itu diterima langsung oleh Bupati Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bersama para kepala daerah se-provinsi.

Lebih dari sekadar angka dan pengakuan auditor, WTP ke-12 ini mencerminkan hasil konsolidasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan di Minahasa: perbaikan proses administrasi, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan aset.

Hadirnya pejabat kunci seperti Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Daerah, dan pimpinan BPKAD menunjukkan koordinasi lintas-satuan kerja yang kuat dalam menyiapkan laporan keuangan daerah.
Bupati Dondokambey memandang WTP sebagai bukti kerja kolektif dan disiplin administrasi.

Menurutnya, penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan modal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah daerah bisa lebih fokus pada program strategis—seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi—yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Para pemeriksa BPK memberikan penilaian berdasarkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dan efektivitas pengendalian internal. Kemenangan beruntun Minahasa menunjukkan keberhasilan penerapan prosedur yang sistematis serta perbaikan berkelanjutan pada pengelolaan aset dan belanja daerah.

Keberlanjutan WTP juga mendorong kepercayaan publik dan investor, membuka peluang akses pendanaan yang lebih baik untuk proyek pembangunan daerah.
Meskipun demikian, pejabat daerah menekankan perlunya menjaga momentum.

Evaluasi internal berkala, penguatan sistem digitalisasi keuangan, dan peningkatan kompetensi pegawai tetap menjadi prioritas untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola. Bupati berharap penghargaan ini memotivasi seluruh perangkat daerah untuk menerjemahkan kepatuhan administratif menjadi manfaat nyata bagi warga Minahasa.

Dengan catatan WTP ke-12, Minahasa menempatkan dirinya sebagai contoh daerah yang konsisten menerapkan praktik pemerintahan yang baik. Tantangan berikutnya adalah mengubah capaian administratif ini menjadi percepatan layanan publik dan pembangunan yang lebih merata di seluruh pelosok kabupaten.(ite)