MANADO — DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (6/7).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen dan didampingi Wakil Ketua Michaela Elsiana Paruntu, Royke Reynald Anter, serta Stella Marlina Runtuwene dan dihadiri anggota DPRD serta TAPD.

Dalam rapat, anggota DPRD Amir Liputo menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai menentukan keberhasilan pelaksanaan APBD, antara lain aspek keamanan, kondisi infrastruktur, pengangguran terbuka, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Amir, fokus pada isu-isu tersebut perlu ditingkatkan agar anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita bantu kepolisian dan pihak keamanan. Kalau Sulut aman investor akan masuk, turis akan datang berbelanja dan uang berputar,” ujar Amir.

Ia mengingatkan bahwa tanpa hadirnya investor dan wisatawan, perputaran ekonomi akan terhambat sehingga dampaknya terasa pada pendapatan daerah.

Amir juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur. Ia menilai kondisi jalan dan fasilitas publik yang rusak bisa menjadi indikator kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. “Kalau infrastruktur tidak bagus, banyak jalan rusak maka pemerintah akan dianggap gagal,” katanya.

Selain itu Amir meminta pemerintah memprioritaskan penanganan pengangguran terbuka agar peluang kerja bagi masyarakat dapat meningkat.

Politikus tersebut mengatakan DPRD akan memberikan dukungan dan masukan agar perangkat daerah (SKPD) dapat bekerja lebih cepat dan efektif dalam menjalankan program-program yang berdampak langsung kepada publik.

Tekad untuk meningkatkan PAD juga mendapat sorotan. Amir mengingatkan bahwa kebocoran atau menurunnya PAD merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan daerah. “Sebab kalau PAD bobol bahaya daerah,” pungkasnya.

Rapat pembahasan Ranperda ini menjadi bagian dari proses pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Pimpinan DPRD dan TAPD menyepakati lanjutan pembahasan Ranperda, Selasa (7/7).(ite)