MINAHASA UTARA — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara resmi membuka Musyawarah Besar (Mubes) Lembaga Adat Daerah Tahun 2026 di JG Center, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan tersebut menghimpun tokoh adat, Tonaas, serta perwakilan lembaga adat dari berbagai desa dan kecamatan untuk menyatukan persepsi, memperkuat kebersamaan, dan merumuskan arah kelembagaan adat di tingkat kabupaten.

Mubes ini menjadi momentum penting karena para tokoh adat mulai berunding untuk membentuk kepengurusan Lembaga Adat Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Pemerintah menilai pembentukan lembaga tersebut bukan sekadar urusan organisasi, melainkan langkah nyata untuk menjaga, mengembangkan, dan memperjuangkan keberlangsungan adat istiadat serta kebudayaan daerah.

Mewakili Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, Asisten II Sekretariat Daerah, Robby Parengkuan, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga mengapresiasi seluruh tokoh adat dan masyarakat yang telah mengambil bagian dalam penyelenggaraan Mubes Lembaga Adat Daerah Minahasa Utara Tahun 2026.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memberikan apresiasi kepada seluruh tokoh adat dan masyarakat yang telah mengambil bagian dalam penyelenggaraan Mubes ini, sebab musyawarah ini memiliki arti penting bagi penguatan kelembagaan adat di tingkat kabupaten,” ujar Parengkuan.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Lembaga Adat Daerah telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Adat Istiadat Minahasa Tonsea. Perda tersebut menjadi dasar penting dalam pemberdayaan lembaga adat dan pelestarian adat istiadat di wilayah Minahasa Utara.

Dalam sambutannya, Parengkuan menekankan bahwa Minahasa Utara memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Oleh karena itu, Lembaga Adat Daerah diharapkan mampu mengakomodasi seluruh unsur subetnis dan kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik, tradisi, serta kearifan lokal masing-masing.

“Lembaga adat ini harus menjadi rumah bersama bagi seluruh unsur adat yang ada di Minahasa Utara. Jangan sampai ada kelompok atau unsur budaya yang merasa tidak terakomodasi,” ujarnya.
Menurutnya, keberagaman tersebut bukan penghalang, melainkan kekuatan yang harus dirawat melalui musyawarah, persaudaraan, dan saling menghargai antarunsur adat. Pemerintah berharap proses Mubes dapat berjalan kondusif dan melahirkan kepengurusan yang kuat, solid, serta berintegritas.

Parengkuan juga memberikan perhatian khusus terhadap pelestarian bahasa daerah Tonsea, termasuk istilah, ungkapan, dan penyebutan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Ia menilai bahasa daerah sebagai salah satu identitas utama masyarakat yang tidak boleh dibiarkan pudar akibat perkembangan zaman dan menurunnya penggunaan bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga berbagai tradisi dan praktik adat, mulai dari tarian Katrili, istilah adat, tata cara pelaksanaan kegiatan tradisional, hingga kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai sosial dan budaya. Bagi pemerintah, budaya dan adat istiadat bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi mengandung sejarah, filosofi, nilai kehidupan, dan jati diri masyarakat Minahasa Utara.

Program Nyata, Bukan Sekadar Struktur
Parengkuan berharap kepengurusan Lembaga Adat Daerah yang nantinya terbentuk tidak hanya berorientasi pada struktur organisasi. Ia menekankan bahwa lembaga tersebut harus mampu menghadirkan program kerja yang terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setelah kepengurusan terbentuk, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai. Lembaga ini harus memiliki program nyata, mulai dari pembinaan, pengembangan, pendokumentasian, hingga pelestarian adat istiadat,” kata Parengkuan.

Ia juga mengingatkan pentingnya melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya. Menurutnya, bahasa daerah, kesenian, tarian, istilah adat, dan kearifan lokal harus terus diperkenalkan agar tidak hanya dikenal sebagai nama tradisi, tetapi juga dipahami makna dan cara pelaksanaannya.

Sinergi Pemerintah dan Tokoh Adat
Turut hadir dalam kegiatan ini para Staf Ahli Bupati, perwakilan Camat Dimembe, sejumlah unsur Forkopimda, termasuk perwakilan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Hadir pula Ketua RIKUD Ferdinand Wenas, Dr. Agus Walasedo, Ina Lidia Katuuk, para Tonaas, tokoh adat, pengurus lembaga adat, serta utusan dari desa dan kecamatan se-Kabupaten Minahasa Utara.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berharap melalui sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh tokoh adat, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi saat ini, tetapi juga warisan berharga yang terus hidup dan diteruskan kepada generasi mendatang. (*/jein)