TOMOHON-Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, S.H. dan Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G. A. Rumajar, S.E., M.I.Kom. menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.Wali Kota Tomohon membuka FGD ini yang dilaksanakan di Hotel Wise Tomohon, Kamis 12 November 2026

Narasumber Wali Kota Tomohon, Wakil Wali Kota Tomohon, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Perancang Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulut Kevin Karwur, S.H., dan Kepala Seksi Intelejen Kejari Tomohon Martin Harefa, S.H.

Caroll senduk mengatakan ,FGD ini merupakan tahapan penting untuk membangun kesamaan pemahaman, menghimpun masukan, serta menyempurnakan substansi rancangan peraturan agar dapat menjadi landasan yang jelas dan dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Pemerintahan yang baik bukan hanya tentang bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya, menyusun program, dan menggunakan anggaran, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat serta memastikan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan.

Dalam konteks tersebut, lembaga kemasyarakatan kelurahan memiliki peran yang sangat strategis. lkk merupakan wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan kelurahan masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri. seluruh lembaga tersebut harus mampu bekerja secara sinergis, sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sebatas struktur organisasi atau pemenuhan administrasi. oleh karena itu, kita membutuhkan pengaturan yang lebih jelas, terarah, dan komprehensif mengenai pembentukan, tugas, fungsi, kepengurusan, hubungan kerja, pembinaan, pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban lkk.

Penyusunan rancangan peraturan wali kota ini harus kita pandang sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan kelurahan sekaligus membangun fondasi partisipasi masyarakat yang lebih baik.

Dia juga ingin menegaskan bahwa peraturan yang kita susun nantinya jangan hanya baik dari sisi rumusan hukum, tetapi juga harus dapat dilaksanakan, menjawab kebutuhan nyata di lapangan, dan memberikan kepastian bagi pemerintah maupun masyarakat. karena itu, fgd ini harus menjadi forum diskusi yang substantif.

“Saya berharap seluruh narasumber dan peserta dapat memberikan pandangan, masukan, serta pertimbangan secara terbuka dan konstruktif, baik dari aspek hukum, tata kelola pemerintahan, maupun praktik pelaksanaan tugas lembaga kemasyarakatan kelurahan di kelurahan,” ujarnya.

Menurutnya, da beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama:

Pertama, kepastian hukum dan kejelasan tata kelola. rancangan peraturan wali kota harus memberikan pedoman yang jelas mengenai kedudukan, tugas, fungsi, persyaratan, mekanisme pembentukan, dan hubungan kerja masing-masing lkk. substansinya harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Kedua, penguatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan. kita tidak cukup hanya membentuk lembaga dan menetapkan pengurus. mereka harus mendapatkan pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas agar mampu memahami tugas serta melaksanakan fungsinya secara efektif.

Ketiga, sinergi dan koordinasi. lembaga kemasyarakatan kelurahan harus menjadi mitra pemerintah yang mampu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah. karena itu, hubungan kerja antara pengurus lkk, lurah, camat, dan perangkat daerah terkait perlu diatur secara jelas agar koordinasi berjalan efektif.

Keempat, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. kita perlu memastikan bahwa pelaksanaan tugas lembaga kemasyarakatan kelurahan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. evaluasi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memastikan bahwa keberadaan lembaga kemasyarakatan kelurahan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya juga berharap masukan dari unsur kejaksaan negeri tomohon dan perwakilan kantor wilayah kementerian hukum dapat membantu memperkuat kualitas rancangan ini, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketepatan rumusan norma, dan kepastian pelaksanaan di lapangan. dengan demikian, rancangan peraturan walikota yang dihasilkan tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga mampu menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam memperkuat pemerintahan kelurahan di kota tomohon,” ajaknya.

Oleh karena itu, dia meminta tim penyusun bersama perangkat daerah dan pihak terkait untuk menindaklanjuti seluruh masukan FGD ini secara cermat. setiap rumusan pasal harus ditelaah dengan baik, setiap kewenangan harus ditempatkan secara tepat, dan setiap mekanisme yang diatur harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan di tingkat kelurahan. kita harus menghindari lahirnya regulasi yang hanya baik di atas kertas, tetapi sulit diterapkan. sebaliknya, kita ingin menghasilkan peraturan yang jelas, realistis, terukur, dan memberikan kepastian bagi semua pihak.

“Semoga setelah rancangan peraturan walikota ini disempurnakan dan ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku, seluruh camat dan lurah dapat menjadi garda terdepan dalam pelaksanaannya, dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan, partisipasi, gotong royong, dan kepentingan masyarakat. karena sesungguhnya, keberhasilan pembangunan kota tomohon tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif seluruh masyarakat. dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang kuat, profesional, dan berdaya guna, kita berharap pembangunan akan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas,” pungkasnya.

Hadir juga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tomohon Drs. O. D. S. Mandagi, M.A.P., Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tomohon Nyoman Nirmala, S.H., M.H., dan Para peserta dari utusan kelurahan dan tokoh masyarakat.(*)