Sangihe, Liputan15.com – Terkait isu pemotongan 50% kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ramai dibicarakan, baik melalui percakapan sehari-hari maupun di media sosial, Pj. Bupati Kepulauan Sangihe, Albert H. Wounde, MH, memberikan bantahan tegas.

Dalam pernyataannya kepada awak media, Pj. Bupati menyatakan bahwa meski wacana tersebut sempat muncul, ia telah menolaknya sejak awal dengan tegas. “Kalau sampai itu dilakukan, berarti saya sudah tidak memiliki hati nurani. Jangan sampai hal itu terjadi, kita akan mencari cara lain untuk mengatasi defisit anggaran yang saat ini sedang dihadapi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Albert menjelaskan bahwa ia bersama Sekretaris Daerah telah merumuskan berbagai langkah untuk mengatasi masalah defisit anggaran. Salah satu solusi yang telah disepakati adalah penundaan pembayaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang sudah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

“Selain penundaan pembayaran dana PEN, masih ada upaya lain yang sedang dilakukan, seperti permintaan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Saya yakin, mujizat itu ada,” tegas Albert optimis.

Di akhir pernyataannya, Pj. Bupati menghimbau kepada masyarakat Kepulauan Sangihe, terutama para Aparatur Sipil Negara (ASN), agar tetap fokus melayani masyarakat dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak jelas kebenarannya.

Albert berharap ASN di Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat terus menjalankan tugas dan fungsi mereka tanpa terpengaruh oleh desas-desus yang beredar.