LIPUTAN15.COM- Walikota Manado Andrei Angouw didampingi Sekertaris Daerah Micler Lakat mengikuti pertemuan bersama Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara bertempat di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado Jumat (28/1/2021) pagi..

Kunjungan jajaran dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut dalam rangka penyamaan persepsi dalam pelaksanaan Hukum dan HAM serta mengkoordinasikan keikutsertaan Pemerintah Kota Manado dalam kegiatan kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Pada kesempatan tersebut Plt.Kepala Kantor Hukum dan HAM Provinsi Sulut Jonny Pesta Simamora, S.I.P., M.Si.menjelaskan tupoksi mereka serta secara garis besar mengenai pelayanan Hukum dan pelaksanaan undang-undang HAM.

Menurut Simamora, selama tiga tahun terakhir ini Manado belum masuk kategori sebagai daerah peduli hukum dan HAM sebab absen dalam keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM agar bisa masuk dalam proyek percontohan secara nasional.

Oleh karena itu ia berharap agar ada OPD di Pemerintah Kota Manado yang diikutsertakan dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

“Pihak Kementrian melalui Kanwil Hukum dan HAM Sulut berharap agar bisa kembali dilakukan MOU untuk dilakukan kerjasama dalam bidang Hukum dan HAM terkait pelayanan publik antara Pemerintah Kota Manado bersama Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara,” Ujarnya.

Menanggapi penyampaian dari Kakanwil, Walikota Manado Andrei Angoiw mengatakan bahwa Pemerintah Kota Manado siap berkoordinasi dalam rangka Pelayanan Publik salah satunya dengan memanfaatkan hadirnya Mall Pelayanan Publik (MPP) milik Pemkot Manado.

“Kalau ada yang bisa kami suport nanti tolong disampaikan,” kata Walikota.

Lebih lanjut, terkait soal ketidak ikutsertaan Pemkot Manado dalam kegiatan sebagai Kota Peduli HAM akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Manado.

Walikota Andrei Angouw kepada pihak Kemenkumham menyampaikan kesediaan untuk melakukan penanda tanganan MoU Kepada instansi terkait,

Walikota berharap untuk ikut serta merespon segala sesuatu dalam kaitan pelayanan publik yang berbasis dengan Hukum dan HAM.

Turut hadir, kepala Divisi.Ronald Lumbun,SH,LLM, ,Aswan,SH,MH serta jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut.(ky)