Liputan15.com,Minut – Bupati Joune Ganda mengikuti secara virtual Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta koordinasi Pemeriksaan LKPD dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024, Selasa (15/04/2025).

Kegiatan ini digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI serta ini menjadi momen penting bagi seluruh kepala daerah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Joune Ganda menyampaikan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan pemeriksaan keuangan, sembari mendorong seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk kooperatif dan siap menghadapi proses audit secara terbuka.

“Kami berkomitmen mendukung penuh proses pemeriksaan keuangan daerah sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola dana publik secara transparan dan akuntabel,” ucap Bupati dengan tegas.

Yang mengikuti Entry meeting ini adalah para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, serta menjadi ajang penyampaian strategi pemeriksaan, pembaruan standar audit, hingga pentingnya kolaborasi erat antara BPK dan entitas pemeriksa.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Novly Wowiling, yang juga hadir dalam agenda tersebut, menyatakan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Minut telah diminta menyiapkan data dan dokumen secara lengkap serta tepat waktu.

“Sinergi ini sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dan opini audit yang terbaik,” ungkapnya.

Turut mendampingi dalam kegiatan ini antara lain Wakil Bupati Kevin William Lotulung, Inspektur Daerah Steve Tuwaidan, Kepala Badan Keuangan Carla Sigarlaki, serta para Kabag Keuangan dari tiap OPD.

Perlu diketahui, Partisipasi aktif Pemkab Minahasa Utara ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga integritas sistem keuangan publik sekaligus menjadi bagian dari transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi hasil. (***)