MANADO— Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi membuka ruang seluas-luasnya bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut dalam pelaksanaan audit kinerja pengelolaan pangan daerah.

Kegiatan audit ini digelar di ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Senin (17/11/2025), sebagai bentuk komitmen Pemprov terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Wakil Gubernur Sulut Viktor Mailangkay yang mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menegaskan bahwa pemeriksaan bukan sekadar formalitas, melainkan momentum penting untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan pangan yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Audit oleh BPK ini menjadi kesempatan berharga untuk mengevaluasi secara mendalam, sekaligus memperbaiki kelemahan yang ada demi layanan pangan yang lebih baik bagi warga,” ujar Viktor.

Ia memastikan seluruh perangkat daerah untuk bersikap responsif dan kooperatif, mulai dari penyediaan dokumen terkait, akses lapangan, hingga pelaksanaan koordinasi teknis. Keselarasan antara Pemprov dan BPK menjadi fondasi utama demi mendapat hasil evaluasi yang akurat dan transparan.

“Saya mengimbau semua OPD agar terbuka dan sigap memberikan dukungan penuh. Diagnostic audit ini bakal menjadi bekal strategis untuk langkah-langkah perbaikan ke depan,” tambah Wagub Viktor.

Penguatan akuntabilitas dan transparansi menurutnya menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.Lebih jauh, Viktor juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai isu strategis yang memengaruhi stabilitas ekonomi, ketersediaan bahan pangan, ketahanan sosial, serta keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Utara.

Sebagai langkah antisipatif, Pemprov telah mempersiapkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan agar pemeriksaan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan tata kelola pengelolaan pangan secara berkelanjutan.(*)

Editor: Yolister Karame