MANADO– Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Sulawesi Utara semakin serius “membedah” rapor kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025.

Bertempat di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, Senin (20/04/2026), tiga perangkat daerah strategis dipanggil untuk mempertanggungjawabkan serapan anggaran dan realisasi program: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Sekretariat DPRD Sulut.

Rapat maraton ini dipimpin langsung oleh jajaran Pansus, antara lain Capt. Remly Kandoli, Royke Anter, Berty Kapoj Cocokop, Juleyta Paula Runtuwene, Royke Roring, Vonny Paat, dan Jeane Laluyan. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan komprehensif yang dilakukan Pansus sejak pembentukannya pada 25 Maret 2026, sekaligus menandai tahap akhir penyusunan catatan strategis sebelum rekomendasi dibacakan pada paripurna pekan ini.

Sorotan tajam ke PUPR

Di sektor infrastruktur, Dinas PUPR menjadi sorotan utama. Kepala Dinas PUPR Sulut, Desy Paat, mengakui adanya jurang lebar antara rencana dan realisasi di lapangan. Meski secara administratif realisasi fisik mencapai 99,10%, angka kemantapan infrastruktur dasar justru memprihatinkan.

Kemantapan jalan nasional hanya mencapai 81,76%, jauh di bawah rentang target minimal 93–95%, sementara jaringan irigasi terpuruk di angka 50,45% dari sasaran 80%. Serapan anggaran PUPR tercatat Rp111,5 miliar atau 83%.

“Keterbatasan fiskal menjadi batu sandungan utama. Ada ketimpangan besar antara kebutuhan penanganan di lapangan dengan ketersediaan dana, sehingga banyak rencana pekerjaan yang terpaksa tidak terealisasi,” ungkap Desy Paat dengan nada lugas.

DLH unjuk gigi dengan IKLH naik
Berbanding terbalik dengan PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut menunjukkan performa yang menggembirakan.

Kepala DLH Weldie Poli melaporkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sulawesi Utara melesat melampaui ekspektasi.

IKLH Sulut tercatat 80,93% dengan target 78,71%, sementara capaian fisik program 100% dan serapan keuangan Rp8,4 miliar atau 90,87% dari total pagu Rp9,3 miliar.

Meski mencatat hasil positif, Weldie menegaskan bahwa pihaknya tidak akan jemawa dan tetap fokus pada penguatan regulasi serta evaluasi kebijakan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.

Sekretariat DPRD tuntaskan ranperda strategis

Di sisi lain, Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen memaparkan efektivitas kinerja kesekretariatan. Dengan anggaran Rp103,2 miliar, Sekretariat DPRD berhasil merealisasikan 87,44% anggaran untuk mendukung fungsi legislasi.

Sepanjang 2025, kesekretariatan sukses mengawal penetapan enam Ranperda Strategis, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Ranperda Inisiatif bidang kepemudaan.

Menanggapi hasil tersebut, DPRD Sulut mengeluarkan enam rekomendasi strategis kepada Sekretariat DPRD: (1) revitalisasi pelayanan dengan peningkatan sarana prasarana rapat dan perjalanan dinas; (2) penguatan SDM, khususnya dalam fungsi legislasi melalui pelatihan relevan; (3) peningkatan akuntabilitas dengan transparansi pengelolaan aset dan anggaran; (4) digitalisasi informasi dan publikasi kinerja anggota dewan melalui kanal resmi; (5) perkuat koordinasi eksekutif–legislatif; dan (6) penegasan Gedung DPRD sebagai “Gedung/Rumah Rakyat” yang inklusif dan terbuka bagi aspirasi masyarakat.

“Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti rekomendasi ini. Target kami jelas, menjadikan gedung DPRD benar‑benar sebagai ‘Rumah Rakyat’ yang transparan dan akuntabel,” tutup Silangen dengan optimistis.