MINAHASA UTARA — Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara bersama Profesional Wartawan Minahasa Utara (PROWM) menggelar pertemuan untuk membahas visi, misi, serta program peningkatan mutu pendidikan di daerah, Rabu (7/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan insan pers untuk membicarakan berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari pembenahan fasilitas sekolah, ketersediaan air bersih, penguatan proses pembelajaran, hingga pencegahan pungutan liar di satuan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Minahasa Utara, Dr. Evelyn Luntungan, S.IP., M.AP., mengatakan pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib dan mendasar. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan fasilitas, serta penguatan mutu pembelajaran menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Dinas Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib dan mendasar. Yang jelas, hal ini termuat dalam visi dan misi tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki fasilitas, serta memperkuat mutu pembelajaran,” ujar Evelyn.

Evelyn mengungkapkan, Dinas Pendidikan telah memiliki data sekolah yang membutuhkan pembenahan toilet dan fasilitas air bersih. Program tersebut, kata dia, akan segera ditindaklanjuti.
Ia menyebutkan, hingga saat ini belum menerima laporan mengenai sekolah yang benar-benar tidak memiliki akses air bersih, meskipun daerah sedang menghadapi musim kemarau.

“Puji Tuhan, sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi dari sekolah yang mengatakan tidak ada air. Artinya, para kepala sekolah masih dapat menangani kebutuhan air bersih di sekolah masing-masing,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan toilet dan air bersih tetap menjadi komitmen bersama antara Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan berkolaborasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memastikan ketersediaan air bersih di sekolah.

Untuk meningkatkan komunikasi dan pengawasan pendidikan, Dinas Pendidikan Minut berencana membangun layanan pengaduan dan konsultasi berbasis digital pada 2027.
Melalui platform tersebut, orang tua, guru, siswa, serta Dinas Pendidikan dapat berkomunikasi dan menyampaikan informasi secara lebih terarah. Setiap laporan diharapkan dapat terdokumentasi sehingga memudahkan proses pemantauan dan tindak lanjut.

Evelyn mengatakan, selama ini masih terdapat laporan yang belum segera ditindaklanjuti akibat miskomunikasi atau keterbatasan penyampaian informasi.
“Ketika laporan dimuat dalam aplikasi, semuanya dapat tercover. Hal ini akan mempermudah tugas Dinas Pendidikan dalam memantau penyelenggaraan pendidikan secara lebih detail sekaligus menjadi wadah koordinasi dengan orang tua siswa,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Evelyn juga menegaskan komitmen Dinas Pendidikan untuk mencegah dan memberantas praktik pungutan liar di lingkungan pendidikan.
Ia menyebut pungutan liar, baik di satuan pendidikan maupun di lingkungan Dinas Pendidikan, tidak dibenarkan. Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara juga memiliki komitmen yang sama dalam menolak segala bentuk pungli.

“Pungli itu haram. Tuntutan-tuntutan, baik di satuan pendidikan maupun di dinas, tidak dibenarkan. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sama sekali tidak membenarkan pungli,” tegas Evelyn.

Ia menambahkan, peningkatan mutu pendidikan harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur sekolah yang aman dan nyaman. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap upaya menurunkan angka anak tidak sekolah dan anak putus sekolah.

Evelyn berharap insan pers, khususnya PROWM, dapat terus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mengawal program pemerintah, menyebarluaskan informasi, serta menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pelayanan pendidikan.

“Misi kita sama, yaitu meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Minahasa Utara. Kami memohon dukungan teman-teman jurnalis PROWM untuk bersama-sama membangun Minahasa Utara, khususnya di bidang pendidikan,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara Dinas Pendidikan dan media, sehingga berbagai persoalan pendidikan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara lebih cepat, terbuka, dan terukur.(Jein)