MANADO — Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa (20/10/2026).

Kunjungan tersebut menegaskan arah pembangunan Sulut yang tidak berhenti di pusat pertumbuhan, tetapi juga menjangkau masyarakat di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan negara.

Dalam perjalanan tersebut, Gubernur Yulius berinteraksi langsung dengan warga, meninjau kondisi wilayah, sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan Pemerintah Provinsi Sulut untuk mendukung kebutuhan masyarakat di bidang pangan, pendidikan, transportasi laut, pertanian, dan kesehatan.

Menjangkau Miangas

Salah satu titik kunjungan adalah Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang dikenal sebagai salah satu pulau terluar Indonesia di bagian utara. Kedatangan Gubernur bersama rombongan disambut pemerintah dan masyarakat setempat dengan pertunjukan tarian adat.

Di hadapan warga, Gubernur Yulius menyerahkan bantuan bersama Ketua DPRD Provinsi Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen. Bantuan tersebut mencakup beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 2.320 kilogram, dua unit mesin kapal katinting, dan 18 paket perlengkapan siswa.

Pemerintah provinsi juga menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian serta alat kesehatan berupa kursi roda. Dukungan tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan, mulai dari ketahanan pangan keluarga, mobilitas laut, kegiatan belajar siswa, hingga akses layanan kesehatan.

Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, dukungan tersebut memiliki makna lebih dari sekadar bantuan. Kondisi geografis, jarak, dan ketergantungan pada transportasi laut menjadikan pelayanan publik di wilayah kepulauan membutuhkan perhatian yang berkelanjutan.

Perhatian pada Kawasan Perbatasan
Gubernur Yulius juga meninjau Border Crossing Station (BCS) Miangas, fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas lintas batas Indonesia–Filipina. Miangas merupakan salah satu pos lintas batas tradisional Indonesia bersama Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap kawasan perbatasan yang memiliki posisi strategis, baik untuk menjaga kedaulatan maupun mendukung kehidupan masyarakat di garis terdepan negara. Pemerintah pusat juga telah mendorong penataan kawasan perbatasan Miangas–Marampit, termasuk penyusunan rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara.

Dalam konteks pembangunan daerah, perhatian terhadap wilayah perbatasan tidak cukup melalui pembangunan infrastruktur. Ketersediaan pangan, akses pendidikan, dukungan mata pencaharian, pelayanan kesehatan, dan kemudahan mobilitas masyarakat juga menjadi bagian penting dari penguatan wilayah terdepan.

Kunjungan Gubernur Yulius ke Talaud dan Sangihe membawa pesan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada batas geografis. Masyarakat di pulau terluar tetap memiliki kebutuhan, harapan, dan hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik serta kesempatan meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah Provinsi Sulut diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan terkait agar bantuan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Pemerintah provinsi juga telah menekankan pentingnya penyaluran bantuan pangan yang tepat sasaran dan tepat waktu bagi masyarakat Sulut.

Dari beranda utara Indonesia, kunjungan tersebut menegaskan satu pesan sederhana: sejauh apa pun sebuah pulau dari pusat pemerintahan, masyarakatnya tetap menjadi bagian penting dari Sulawesi Utara dan Indonesia.(ite)