MANADO — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan roda dua dan empat yang terjadi di beberapa wilayah Sulawesi Utara dalam beberapa hari terakhir dinilai menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, dan pelaku distribusi energi.

Polda Sulut menilai kejadian tersebut menunjukkan perlunya kesiapan yang lebih terkoordinasi apabila kondisi serupa terjadi kembali.

Penilaian itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulut, Kombes Pol. FX. Winardi Prabowo, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Sulut untuk membahas antrean panjang kendaraan di sejumlah kabupaten/kota serta pola distribusi BBM di Sulut, Senin (20/10/2026).

Winardi mengakui kejadian kelangkaan BBM tersebut membuka kesadaran bahwa pihak-pihak terkait belum sepenuhnya siap menghadapi situasi darurat distribusi energi. Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada satu institusi.

“Meskipun Sulut sulit disulut, tapi kejadian ini membuka mata dan menyadarkan kita. Artinya, kita tidak siap menghadapi situasi seperti itu. Dalam situasi seperti itu, kita memerlukan kerja sama bersama, bukan menjadi tugasnya polisi, tugasnya teman-teman di dewan, atau tugasnya Pertamina saja. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama,” tegas Winardi.

Ia menegaskan kelangkaan tersebut diduga tidak terjadi karena kesengajaan, melainkan dipengaruhi faktor alam. Namun demikian, Winardi menilai kejadian ini menegaskan pentingnya pengelolaan BBM yang lebih terencana dan responsif.

Pemprov Diminta Segera Susun SOP

Polda Sulut menyarankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kelangkaan BBM. SOP tersebut dinilai penting agar setiap pihak yang terlibat mengetahui tugas, kewenangan, dan langkah yang harus diambil sejak awal.

“Disampaikan kepada Bapak Gubernur untuk membuat SOP yang berkaitan apabila kita menghadapi hal seperti ini lagi, sehingga setiap bagian yang bertugas tahu tugas dan tanggung jawabnya serta langsung mengambil peran. Jangan sampai harus bertanya-tanya, karena masyarakat sangat membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak,” ujar Winardi.

Pendapat tersebut disepakati Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh. Ia menilai pengalaman kelangkaan BBM belakangan ini harus menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar kejadian yang berlalu.

“Karena sudah ada pengalaman, ini harus dievaluasi dan harus ada SOP yang benar, sehingga ke depan hal ini dijauhkan. Tetapi tetap harus ada langkah pencegahan. Sekarang harus benar-benar bersama teman-teman Pertamina memikirkan ini dan saling memberikan masukan,” kata Inggried.

Dukungan serupa disampaikan Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, yang berharap Pemprov Sulut segera menyusun SOP penanganan kelangkaan BBM.
“Karena tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya,” tandas Silangen.

Penguatan Distribusi Berjalan

Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sulut sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir, termasuk di Manado, dengan antrean yang dilaporkan mencapai sekitar 300 hingga 500 meter pada beberapa titik.

Sebagai respons, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi meningkatkan penyaluran Pertalite hingga 30 persen dari rata-rata normal harian, menambah operator SPBU, memperpanjang jam operasional, serta menurunkan petugas marshal untuk mengatur antrean.

Pertamina juga memperkuat pasokan dengan menambah stok 3.000 kiloliter Pertalite di Kota Manado serta menyalurkan 5 juta liter Pertalite melalui Integrated Terminal Bitung untuk mendukung distribusi ke SPBU.(ite)