LIPUTAN15, Sangihe — Aksi protes terhadap aturan yang mulai diberlakukan di area Pelabuhan Manado mendapat kecaman masyarakat yang ada di wilayah Nusa Utara khususnya masyarakat Sangihe. Dimana para pengantar dan pengunjung tidak diperbolehkan masuk dengan alasan apapun.

Hal ini pun langsung direspon oleh para wakil Rakyat di Kabupaten Sangihe. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sangihe, Deni Roy Tampi mengatakan, dirinya sudah melakukan audensi pertemuan dengan pimpinan PT Pelindo Manado bersama dengan pimpinan KSOP Pelabuhan Manado membicarakan Polimik yang terjadi pasca aturan mulai di jalankan.

“Jadi saya sudah mendatangi pimpinan Pelindo Manado. Saat itu saya selaku wakil rakyat bertanya kenapa aturan ini dibuat yang terkesan sangat menyusahkan masyarakat. Penjelasan pihak Pelindo bahwa aturan itu memang sudah seharusnya diterapkan guna keselamatan masyarakat khususnya penumpang maupun pengunjung,” ungkap Tampi.

Selain itu Tampi menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman, musibah yang terjadi di atas kapal beberapa bulan terakhir ini banyak penumpang yang tidak terdaftar pada manifes.

“Jadi alasan- alasan ini membuat pihak Pelindo dan pelabuhan menerapkan aturan ini. Jadi memang di sisi lain ada bagusnya, hanya saja ini belum di sosialisasi ke masyarakat,” ujarnya.

Pada prinsipnya kata kader militan PDIP ini bahwa apa yang menjadi keluhan masyarakat, sebagai wakil rakyat pihaknya akan selalu Mambawa aspirasi yang menjadi tuntutan rakyat.

“Tentunya semua apa yang menjadi aspirasi rakyat akan kita dengar dan perjuangkan. Juga harus punya batas yang tidak bertentengan dengan aturan yang berlaku,” ucapnya.

Yang pasti dalam pertemuan itu,Tampi meminta ada keringanan bagi masyarakat yang membawa keluarga yang sakit ataupun ada urusan yang sangat penting lainnya di area pelabuhan Manado.

“Dan itu sudah diterima dan di iyakan. Jadi kalau ada orang sakit butuh keluarga mengantar akan diperbolehkan dengan catatan membawa KTP atau kartu identitas diri lainnya,” pungkasnya. (D’ka)