JAKARTA — Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja sekaligus konsultasi ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) RI, Kamis (12/11/2026).

Kunjungan ini membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dukungan program bantuan bagi keluarga berisiko stunting di Sulawesi Utara.

Rombongan pimpinan DPRD Sulut diterima langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., bersama Wakil Menteri Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan kebutuhan daerah agar program unggulan pemerintah pusat dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan secara lebih optimal.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sulut mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas kesehatan keluarga, serta kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Konsultasi ini diarahkan untuk memastikan dukungan program nasional benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi keluarga berisiko stunting.

Keluarga berisiko stunting memerlukan intervensi yang komprehensif, mulai dari peningkatan pemahaman gizi, kesehatan ibu dan anak, pendampingan keluarga, hingga pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung tumbuh kembang anak.

Program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) menjadi salah satu skema kolaboratif yang menjangkau keluarga berisiko stunting melalui pendampingan, bantuan nutrisi, akses layanan kesehatan, edukasi pola asuh, serta dukungan perbaikan rumah tidak layak huni.

Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen menegaskan bahwa membangun Sulawesi Utara yang sehat dan sejahtera harus dimulai dari keluarga yang kuat, anak-anak yang sehat, dan generasi yang berkualitas. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya urusan sektor kesehatan, melainkan agenda pembangunan manusia yang menuntut keterlibatan lintas sektor.

Pendekatan berbasis keluarga ini sejalan dengan arah kebijakan Kemendukbangga/BKKBN yang menempatkan keluarga sebagai benteng utama ketahanan nasional. Penguatan ketahanan keluarga menjadi langkah strategis untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas serta menghadapi berbagai tantangan kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Percepatan Penurunan Stunting
Sulawesi Utara terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menurunkan prevalensi stunting. Berdasarkan data pemutakhiran, prevalensi stunting Sulut pada 2023 mencapai 21,3 persen dan ditargetkan turun menjadi 19,0 persen pada 2025, dengan target jangka panjang 5,9 persen pada 2045.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program memang menyasar desa/kelurahan prioritas serta keluarga berisiko stunting. Intervensi yang tepat sasaran dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan sejak dini, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Sulut berharap pemerintah pusat dapat memperkuat dukungan program dan bantuan bagi keluarga berisiko stunting di Sulawesi Utara. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan, mempercepat penurunan angka stunting, serta meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di daerah.

Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, mitra kerja, dan masyarakat diharapkan semakin kuat. Dengan kolaborasi yang terpadu, upaya pencegahan dan penurunan stunting di Sulawesi Utara dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. (*)