JAKARTA — Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menghadiri langsung kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Kehadirannya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan nasional dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

Dalam forum strategis tersebut, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Rekomendasi itu merupakan hasil kerja bersama untuk mengidentifikasi dan merumuskan penyelesaian persoalan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan berbagai instansi pusat maupun daerah.

Menko Yusril menegaskan bahwa kementerian koordinator dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan secara riil, bukan sekadar menyelenggarakan rapat administratif atau menyusun kesimpulan di atas kertas. Ia menekankan pentingnya mengidentifikasi bagian kebijakan yang belum berjalan, penyebabnya, pihak yang memiliki kewenangan menyelesaikannya, serta keputusan yang diperlukan agar penanganan persoalan lintas sektor berjalan terpadu.

Menurut Yusril, kualitas sebuah rekomendasi kebijakan tidak diukur dari panjang dokumen atau banyaknya rapat yang digelar, melainkan dari kemampuannya membantu instansi penerima mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran. Rekomendasi tersebut, katanya, harus mampu mengurangi dan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan instansi pusat dan daerah untuk menjaga marwah pemerintahan serta tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas kenegaraan. Menjaga Presiden, menurut Yusril, berarti memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, dan pertimbangan yang matang, sehingga persoalan hukum maupun kekeliruan administrasi yang dapat dicegah tidak berdampak pada Presiden.

Menko Yusril meminta seluruh rekomendasi yang diserahkan tidak berhenti sebagai arsip administrasi. Setiap rekomendasi, ia menegaskan, wajib ditindaklanjuti secara berkala melalui rencana aksi, pembagian peran yang jelas, dan pemantauan berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan tersebut mencakup empat bidang koordinasi Kemenko Kumham Imipas, yaitu hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Dalam bidang hukum, fokus diarahkan pada keselarasan regulasi, kepastian prosedur, dan pelaksanaan kewenangan yang akuntabel; sementara bidang HAM menempatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM sebagai bagian dari tindakan nyata pemerintah.

Dalam bidang imigrasi, pemerintah diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang andal, tertib, dan cepat tanpa mengabaikan pengawasan, penegakan hukum, serta kepentingan nasional. Adapun bidang pemasyarakatan difokuskan pada peningkatan kualitas pembinaan dan pelayanan, keamanan, penghormatan hak narapidana, serta kesiapan reintegrasi sosial.

Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Yulius menyambut baik dan menyatakan kesiapan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengimplementasikan poin-poin substansial dari rekomendasi kebijakan yang diterima. Sebagai wilayah strategis di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Utara berkomitmen memastikan kebijakan daerah di bidang hukum, perlindungan HAM, pelayanan keimigrasian, hingga pemasyarakatan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Gubernur Yulius menekankan bahwa Pemerintah Provinsi akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, mengevaluasi efektivitas regulasi, serta memastikan setiap program pembangunan di Bumi Nyiur Melambai memberikan kepastian hukum dan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta sejumlah kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Melalui keikutsertaan dalam forum nasional ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan kesiapannya melangkah bersama pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.(*)