MINAHASA UTARA — Upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menekan angka stunting membuahkan hasil. Kabupaten ini masuk lima besar daerah di Sulawesi Utara dengan kategori kinerja baik dalam Hasil Penilaian Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Capaian tersebut tertuang dalam surat Kemendagri Nomor 400.5/8859/SJ tertanggal 10 November 2026, yang menilai 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Minahasa Utara mengantongi skor akhir 75,05 dan menempati urutan kelima di antara daerah berkinerja baik di Sulawesi Utara.

Dari total skor tersebut, Minahasa Utara meraih 26,41 poin untuk aksi konvergensi kabupaten/kota, 44,33 poin untuk layanan intervensi spesifik dan sensitif, serta 4,32 poin untuk kinerja konvergensi desa.
Data penilaian bersumber dari Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Penilaian tersebut menggunakan tiga komponen utama, yaitu kualitas pelaksanaan aksi konvergensi, capaian cakupan layanan, dan kinerja konvergensi desa.

Di tingkat provinsi, hanya lima dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang masuk kategori baik, termasuk Minahasa Utara. Sepuluh kabupaten/kota lainnya berada pada kategori sedang, sementara tidak ada satu pun yang tergolong kurang.

Secara nasional, 255 daerah atau 49,61 persen masuk kategori baik, 211 daerah atau 41,05 persen berkategori sedang, dan 48 daerah atau 9,34 persen masih dalam kategori kurang. Jumlah daerah berkinerja baik meningkat 58 dibandingkan tahun 2025, dari 197 menjadi 255 daerah.

Meski mencatat capaian positif, pemerintah pusat mengingatkan bahwa kinerja masih perlu terus didorong, terutama pada konvergensi desa yang dinilai sangat menentukan keberhasilan penurunan stunting. Daerah berkategori sedang dan kurang diminta memperkuat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), memperbaiki mutu layanan bagi kelompok sasaran, serta memaksimalkan rembuk stunting di tingkat desa.

Pemanfaatan Dana Desa dan peran kader pembangunan manusia juga disorot untuk periode 2027–2028. Pemerintah provinsi diminta lebih aktif membina dan mengawasi kabupaten/kota melalui evaluasi berkala, asistensi teknis, dan pendampingan dalam mengatasi kendala di lapangan.

Untuk tahun 2027, pemerintah pusat menargetkan 397 kabupaten/kota masuk kategori baik. Bagi Minahasa Utara, capaian ini menjadi kabar baik, sekaligus pengingat agar kualitas intervensi terus ditingkatkan dan program benar-benar sampai ke tingkat desa.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara diharapkan terus memperkuat sinergi lintas sektor, memastikan layanan tepat sasaran, serta mengoptimalkan peran TPPS di tingkat kecamatan dan desa.

Langkah tersebut penting agar capaian kinerja baik tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi tumbuh kembang anak dan kesejahteraan masyarakat.