MINAHASA UTARA — Di tengah penyesuaian alokasi Dana Desa, pemerintah desa di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dituntut semakin cermat dalam merencanakan program, mengelola anggaran, dan memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Minut, Ir. Novly G. Wowiling, M.Si., saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berlangsung di salah satu hotel di Minahasa Utara. Sekda Novly hadir didampingi Kepala Inspektorat Minut, Stephen Tuwaidan, S.Sos., M.Si., CGCAE.

Workshop ini turut dihadiri Anggota DPR RI Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M., Kepala Perwakilan BPKP Sulut Heru Setiawan, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut Novita Lumintang, serta para Hukum Tua, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan dari seluruh desa di Minut.

Dalam sambutannya, Sekda Novly menyampaikan apresiasi kepada BPKP Sulut dan Hillary Lasut atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia sekaligus menyampaikan permohonan maaf Bupati Minut Dr. Joune James Esau Ganda yang belum dapat hadir karena menjalankan agenda pemerintahan lainnya.

Menurut Novly Wowiling, pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya berpedoman pada ketersediaan anggaran. Pengelolaan harus ditopang pemahaman regulasi, kemampuan aparatur, serta komitmen kuat dalam menjalankan setiap tahapan pengelolaan keuangan.

Ia mengingatkan bahwa lemahnya pemahaman terhadap aturan dan kurangnya komitmen aparatur dapat memicu kesalahan administrasi hingga persoalan hukum. “Kurangnya pemahaman dan lemahnya komitmen merupakan dua hal yang harus menjadi perhatian serius. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Dana Terbatas, Perencanaan Selektif
Sekda Novly juga menyoroti penyesuaian alokasi Dana Desa yang cukup signifikan. Sejumlah desa kini memperoleh anggaran pada kisaran Rp200 juta hingga Rp250 juta, sehingga perencanaan harus lebih selektif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat.

“Walaupun anggaran yang tersedia semakin terbatas, apabila didukung pemahaman yang baik dan komitmen yang kuat, maka dana tersebut tetap dapat didayagunakan secara efektif,” ujarnya.

Kebijakan Dana Desa 2026 menempatkan perencanaan berbasis kebutuhan desa, prioritas nasional, dan kemampuan keuangan negara sebagai dasar penganggaran, sehingga pengelolaan anggaran desa perlu diarahkan pada dampak yang nyata bagi masyarakat.

Novly mendorong pemerintah desa agar tidak terpaku pada pembangunan infrastruktur fisik. Potensi ekonomi lokal perlu mendapat perhatian agar Dana Desa juga mampu menggerakkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ia mencontohkan keberhasilan Desa Budo dalam mengembangkan potensi wisata sebagai ikon desa. Sektor pertanian, termasuk budidaya cabai atau rica, juga dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.

Novly optimistis, apabila 114 desa di Kabupaten Minahasa Utara mampu mengembangkan keunggulan dan potensi masing-masing, dampaknya akan terasa terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Di akhir sambutannya, Sekda Novly menyampaikan harapan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung agar workshop tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan desa.

“Harapan kami, setelah workshop ini ada perubahan nyata. Pengelolaan Dana Desa semakin baik, pemahaman semakin kuat, dan komitmen seluruh aparatur desa semakin meningkat,” tutup Novly Wowiling.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Minut berharap seluruh aparatur desa semakin memahami tanggung jawab pengelolaan keuangan, sehingga penggunaan Dana Desa berlangsung transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.(*/jein)