MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong transformasi tata kelola kelautan dan perikanan melalui integrasi data digital agar kebijakan ekonomi biru tidak lagi dibangun dari asumsi, melainkan berbasis data riil dan analisis yang valid. Langkah ini menjadi sorotan dalam Talk Show “Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan yang Berbasis Digital untuk Mendukung Ekonomi Biru di Sulawesi Utara” di Hotel The Sentra Manado, Senin (2/11/2026).

Sekretaris DPRD Provinsi Sulut, Weliam Niklas Silangen, S.Sos., M.Si., hadir dalam forum tersebut. Kegiatan ini dirancang untuk menyatukan data kelautan dan perikanan yang selama ini tersebar di berbagai instansi, lembaga penelitian, perguruan tinggi, hingga pelaku usaha perikanan.

Kegiatan tersebut sekaligus menandai peluncuran Sulut Blue Data, platform yang diposisikan bukan sekadar aplikasi, melainkan ekosistem kolaborasi dan integrasi data berbasis digital. Platform ini menghubungkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, unit teknis kementerian, perguruan tinggi, lembaga mitra, hingga pelaku usaha perikanan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang menegaskan bahwa ekosistem tersebut akan menjembatani hubungan antara sains, data, dan kebijakan. Data ilmiah, ekologi, perikanan, serta sosial-ekonomi masyarakat diharapkan dapat terhubung langsung ke proses perumusan kebijakan publik.

“Keputusan pemerintah di masa depan tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan berbasis pada bukti riil dan analisis data yang valid,” kata Tahlis Gallang.

Dalam paparannya, Tahlis Gallang juga menyampaikan harapan, dampak, dan strategi penguatan pengelolaan kawasan konservasi perairan serta perikanan tangkap berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya transparansi tata kelola sebagai dasar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir Sulawesi Utara.

Integrasi data ini dilakukan dengan tetap menjunjung norma tugas, fungsi, kewenangan, kepemilikan data, kerahasiaan, serta mekanisme berbagi data sesuai peraturan dan semangat Satu Data Indonesia.

Potensi Laut yang Belum Optimal
Kebutuhan akan data terpadu muncul karena Sulawesi Utara memiliki wilayah laut yang dominan, namun pemanfaatan potensi kelautan dan perikanannya belum maksimal. Salah satu kendala utama adalah data yang tersebar, belum seragam, dan memiliki mekanisme pemutakhiran yang berbeda antarinstansi.

Pemerintah provinsi berharap Sulut Blue Data menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan dan perikanan tangkap berkelanjutan, sekaligus menghasilkan manfaat nyata bagi kelestarian laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.(*)