TOMOHON — Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, S.H., membuka secara resmi kegiatan Konsultasi Publik-1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Wilayah Perencanaan Kecamatan Tomohon Tengah, Tomohon Selatan, dan Tomohon Timur. Kegiatan digelar di Grand Master Tomohon, Rabu (11/11/2026), melalui program jaminan proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) Tahun Anggaran 2026.

Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam konsultasi publik ini menegaskan bahwa penyusunan RDTR dan KLHS bukan hanya urusan pemerintah, melainkan proses bersama untuk menentukan arah pembangunan Kota Tomohon di masa depan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Caroll Senduk menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Bank Dunia (World Bank) atas dukungan terhadap proses penataan ruang di Kota Tomohon.

RDTR sebagai Dasar Pembangunan
Wali Kota menjelaskan bahwa RDTR merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur pemanfaatan ruang secara lebih terperinci hingga tingkat blok. Dokumen ini nantinya menjadi dasar pemberian perizinan, memberikan kepastian berusaha, serta menjadi pedoman dalam mengendalikan pembangunan kota.

“RDTR ini merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur pemanfaatan ruang hingga ke tingkat blok. Dokumen ini akan menjadi dasar utama pemberian izin, memberikan kepastian berusaha, sekaligus menjadi pegangan kita bersama dalam mengendalikan pembangunan kota,” ujar Wali Kota.

Kehadiran RDTR yang jelas dan terperinci diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun investor. Pada saat yang sama, dokumen tersebut menjadi alat kontrol agar pembangunan berjalan sesuai peruntukan ruang dan tidak mengabaikan keterbatasan wilayah.

Tomohon dan Kelestarian Alam
Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan Kota Tomohon harus memperhatikan karakteristik geografis dan kelestarian lingkungan. Tomohon dikenal sebagai kota pegunungan dan kota bunga yang hidup berdampingan dengan kawasan gunung api.

“Tomohon adalah kota pegunungan, kota bunga, dan kota yang hidup berdampingan dengan gunung api. Karena itu, pembangunan harus berjalan seiring dengan kelestarian alam dan keselamatan masyarakat,” tambahnya.

Terkait penyusunan KLHS, Wali Kota menyampaikan bahwa kajian ini penting untuk memastikan setiap rencana pembangunan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. KLHS menjadi instrumen penting agar pertumbuhan kota tidak mengorbankan keselamatan, kenyamanan, maupun keberlanjutan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menginstruksikan empat hal penting kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertama, seluruh Kepala Perangkat Daerah diminta memberikan data dan rencana sektoral secara lengkap dan terbuka.

Kedua, para Camat, tokoh masyarakat, dan tokoh adat diajak aktif menyampaikan kondisi serta aspirasi masyarakat. Ketiga, akademisi, pelaku usaha, dan pemerhati lingkungan didorong memberikan masukan secara objektif.

Keempat, Tim Penyusun diminta mencatat dan mengakomodasi setiap masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan RDTR dan KLHS yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta kondisi riil wilayah.

Wali Kota berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan RDTR dan KLHS ini, sehingga menghasilkan dokumen tata ruang yang terarah, berkualitas, berkelanjutan, serta mampu mendukung pembangunan Kota Tomohon ke depan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Ir. Sufrijadi, M.A., bersama jajaran; Team Leader Penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Tomohon dari Kementerian ATR/BPN, Zulfikar Albar; serta Kepala Dinas PUPR Daerah Kota Tomohon, Royke Tangkawarow, S.T., M.Si.

Jajaran pejabat Pemerintah Kota Tomohon dan para undangan juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran berbagai pihak ini menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan tata ruang yang tertib, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan berkelanjutan. (*