MANADO — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara mengapresiasi manajemen RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado setelah sengketa informasi publik antara keduanya berhasil diselesaikan melalui mediasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara. Menurut INAKOR, seluruh dokumen dan informasi yang dimohonkan telah dipenuhi oleh pihak rumah sakit selaku Termohon.
Ketua DPW LSM INAKOR Sulut, Rolly Wenas, menilai penyelesaian tersebut sebagai bukti positif komitmen badan publik dalam menghormati hak masyarakat atas keterbukaan informasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut mengatur mekanisme permohonan informasi, keberatan, hingga penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi.
Permohonan informasi diajukan INAKOR pada 30 Juli 2026 dan berkaitan dengan legalitas administrasi jabatan Direktur Utama, status kepegawaian, serta komponen hak keuangan dan remunerasi. Setelah melalui tahapan permohonan, keberatan tertulis, dan proses sengketa, kedua pihak akhirnya mencapai penyelesaian melalui mediasi.
“Kami mengapresiasi manajemen RSUP Kandou. Seluruh dokumen yang kami mohonkan telah diberikan. Ini contoh positif bagaimana badan publik menyelesaikan persoalan keterbukaan informasi secara profesional,” ujar Wenas.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara yang memfasilitasi proses mediasi hingga persoalan tersebut tuntas. Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi memiliki fungsi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Wenas menegaskan bahwa INAKOR akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif. Namun, ia menilai keberanian mengkritik harus diimbangi dengan keberanian memberikan apresiasi ketika badan publik menunjukkan sikap terbuka dan memenuhi hak masyarakat atas informasi.
“INAKOR tidak boleh hanya keras ketika mengkritik. Ketika badan publik menunjukkan itikad baik dan memenuhi hak masyarakat atas informasi, kami juga wajib memberikan apresiasi,” pungkasnya.
INAKOR berharap penyelesaian ini dapat menjadi contoh bagi badan publik lain agar lebih transparan dan responsif dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Bagi INAKOR, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik dan tata kelola yang bersih.
RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado sendiri merupakan rumah sakit rujukan nasional yang telah menetapkan PPID sebagai pengelola layanan informasi publik, termasuk melayani permohonan informasi secara langsung maupun melalui kanal elektronik.(*)

Tinggalkan Balasan